JAKARTA, beriajateng.tv – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan pembangunan ketahanan pangan terarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim. Hal itu ia ungkapkan di Rapat Paripurna DPR RI dengan Agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan.
“Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan, peningkatan produktivitas dan kedaulatan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.
BACA JUGA: Perkuat Sektor Pertanian Pangan di Ibu Kota Baru, Otorita IKN Sediakan Lahan 24,7 Ribu Hektare
Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menjelaskan pembangunan bidang ketahanan pangan terarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek. Aspek tersebut yaitu peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.
Selain itu, aspek tersebut juga melalui pengembangan Kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan penguatan cadangan pangan nasional.
Pemerintah anggarkan Rp108,8 triliun untuk jaga ketahanan pangan nasional
Saat ini Pemerintah terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan ke depannya. Komitmen tersebut mereka wujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2024 yang teralokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Penyaluran dana tersebut yaitu melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.
Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia, ASEAN juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan. Hal itu guna mendongkrak ketersediaan pangan di kawasan regional maupun global.
BACA JUGA: Aktivitas Ekonomi Indonesia Menguat, BPS Klaim Angka Kemiskinan di Indonesia Menurun
Komitmen tersebut terungkapkan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023. Upaya mewujudkan penguatan kolaborasi itu melalui proses keuangan ASEAN serta badan-badan sektoral ASEAN lainnya.
Dengan melibatkan kolaborasi lintas sektoral, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menargetkan perbaikan kebijakan yang dapat mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat yang lebih merata.
Selain itu, kolaborasi tersebut juga meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta petani kecil. Termasuk, meningkatkan fasilitas perdagangan untuk mendorong ketahanan pangan di kawasan. (ant)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
