Proses Legalisasi Lahan
Pemerintah Kota Semarang sendiri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan legalisasi lahan tersebut.
“Untuk fisiknya sedang kita siapkan, dan legalisasi lahan juga sedang diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nanti akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan target masing-masing enam rombongan belajar atau rombel untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA,” terang Bambang.
Untuk tahap awal, lanjut Bambang, Sekolah Rakyat akan beroperasi sementara di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang. Dengan kuota awal masing-masing 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA.
“Belum ada siswa yang mendaftar, karena surat edaran dari Kemensos baru saja di terima. Saat ini kami masih melakukan proses verifikasi faktual,” tambahnya.
Bambang juga menyebutkan bahwa proses verifikasi tersebut harus di laporkan kepada Menteri Sosial paling lambat tanggal 18 Juli 2025. Rapat koordinasi bersama Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum guna mempercepat proses.
Berkonsep Boarding School
Ia menjelaskan, sekolah rakyat ini memiliki konsep boarding school atau sekolah berasrama penuh. Siswa akan tinggal di asrama, menjalani pendidikan satu atap secara terpadu.
“Ini berbeda dengan sekolah konvensional. Sekolah Rakyat butuh komitmen orang tua karena anak-anak harus tinggal di asrama. Bahkan, di surat dari Kemensos, di lampirkan juga surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua,” ujar Bambang.
Dengan sistem ini, siswa dari berbagai penjuru Kota Semarang termasuk dari daerah pelosok, berpeluang besar untuk di terima.
Sedangkan terkait tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kota Semarang belum melakukan diskusi khusus. Bambang mengungkapkan kemungkinan besar guru akan direkrut dari masing-masing daerah, menyesuaikan kebutuhan dan kuota yang tersedia.
“Sementara ini, kita menyesuaikan kuota dari Kemensos. Untuk saat ini yang diakomodir baru SD dan SMA. Mungkin karena keterbatasan daya tampung. Ini kan masih tahap awal,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran soal banyaknya Sekolah Dasar Negeri yang kosong, Bambang menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sekolah umum. Karena segmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keduanya berbeda.
“Sekolah Rakyat khusus untuk siswa kurang mampu, boarding, dan terintegrasi. Sedangkan sekolah reguler sistemnya pagi pulang siang. Jadi tidak akan saling mengganggu,” pungkas Bambang. (*)
Editor: Elly Amaliyah
