Selain PIJAR SEMAR, Pemerintah Kota Semarang juga menjalankan sejumlah program lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing tenaga kerja.
Beberapa di antaranya adalah:
1. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung peningkatan keterampilan (skilling), alih keahlian (reskilling), dan pengembangan keahlian (upskilling).
2. Bursa Kerja (Job Fair) yang digelar rutin untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dan mengurangi angka pengangguran.
3. Layanan Mediasi Hubungan Industrial untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan perusahaan secara adil tanpa biaya.
“Kami terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memanfaatkan program yang sudah disediakan pemerintah. Informasi yang benar dan menyeluruh penting agar para pekerja. Terutama yang rentan, bisa mengetahui hak mereka dan memanfaatkan fasilitas yang ada,” tutur Agustina.
Ke depan, Pemkot Semarang berencana memperluas cakupan program perlindungan pekerja rentan. Pada tahun 2026, jumlah peserta PIJAR SEMAR akan meningkat menjadi 7.500 pekerja rentan melalui APBD serta tambahan 1.000 pekerja biaya dari DBHCHT.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah kota dalam memastikan setiap pekerja di Kota Semarang memiliki perlindungan sosial dan rasa aman dalam bekerja.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang komitmen untuk memastikan setiap warga yang bekerja. Baik formal maupun informal memiliki kehidupan yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
