KUDUS, beritajateng.tv – Kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dengan sektor swasta dalam memperluas akses rumah layak huni menuai apresiasi dari warga.
Salah seorang warga Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Sri Umami mengaku, senang dan terharu mendapat bantuan perbaikan rumah dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Djarum.
Ia puluhan tahun tinggal di rumah sederhana yang nyaris roboh. Kini, ia bersama keluarga bisa menempati rumah baru berkat program CSR tersebut.
“Suami saya sakit stroke, saya sendiri bekerja sebagai pegawai Djarum. Jadi, dengan bantuan itu, rumah saya yang awalnya rusak. Kemudian, ada proses pembongkaran dan pembangunan kembali. Sekarang, sudah bisa saya tempati (rumahnya). Airnya lancar, temboknya bagus. Saya sangat bersyukur,” tutur Sri Umami.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Izinkan Aset Pemprov Jateng di Tegal untuk Outlet dan Pembinaan Pelaku UMKM
Cerita serupa datang dari warga Kudus lain, Poniman mengaku bangga sekaligus haru melihat perubahan rumahnya yang kini lebih kokoh dan layak huni.
“Rumah saya dibangun kembali, sudah selesai dan sudah saya tinggali. Bangunannya lebih bagus, kuat, dan tahan lama. Bahagia sekali, Pak,” ujar seorang kuli bangunan ini.
Pada Kamis, 6 November 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau perbaikan rumah berkat bantuan CSR PT Djarum tersebut.
Sebagai informasi, PT Djarum mengalokasikan bantuan CSR di Jawa Tengah pada 2025 berupa 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi.
BACA JUGA: Jangkau 706 Desa, Program Speling Pemprov Jateng Bisa Diterapkan Secara Nasional
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini sebagai bukti nyata gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha.
“Djarum dan sektor swasta lain membuktikan bahwa gotong royong bukan hanya slogan. Tanpa uang negara, rumah-rumah rakyat bisa berdiri kokoh,” ujarnya saat berdialog dengan penerima bantuan.
Pemprov Jateng Dukung Percepatan Akses Rumah Layak Huni
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan, kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas akses rumah layak huni.
“Rumah yang layak menjadi pondasi kesejahteraan keluarga. Kalau rumahnya bagus, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga juga ikut meningkat,” katanya.
Sebagai tambahan informasi, Pemprov Jateng melalui APBD 2025 juga menergetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya sebanyak 17.000 unit. (*)
