JAKARTA, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dinobatkan sebagai Tim Provinsi Pembina Terbaik Kedua atas keberhasilannya membina kabupaten/kota sehat (KKS), dan mendapat penghargaan Swasti Saba 2025 oleh Kementerian Kesehatan.
Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, dalam acara penganugerahan Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) Award 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Sujarwanto menyatakan, pembangunan kabupaten/kota di wilayahnya memang mengarah pada tata ruangnya sehat, fasilitas infrastruktur sehat, sistem sanitasinya sehat, dan gaya hidup masyarakatnya juga sehat.
“Pemprov Jateng terus mendorong agar KKS menjadi program prioritas setiap daerah,” katanya usai menerima penghargaan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tetapi juga pendidikan dan kesehatan.
Penghargaan Pemprov Jateng
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar mengatakan, penghargaan itu tak lepas dari peran 26 pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang juga mendapatkan penghargaan Swasti Saba. Dari 26 kabupeten/kota itu, penghargaan Swasti Saba Wiwerda untuk Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali, sedangkan 24 kabupaten/kota yang mendapatkan Swasti Saba Padapa.
“Ini luar biasa, karena ada 9 tatanan yang harus kita kelola dengan baik. Mulai dari kabupatennya sehat, transportasinya, pariwisatanya, pasarnya, kemudian juga pendidikan. Saya berterima kasih kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” katanya.
BACA JUGA: Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
Ia mengakui masih ada 9 kabupaten/kota dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum mendapatkan Swasti Saba. Untuk itu, Pemprov Jateng akan terus mendorong setiap kabupaten/kota untuk berimprovisasi. Sebagaimana arahan Gubernur Jateng yang mendorong adanya pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam setiap pembangunan.
“Intinya teman-teman harus kolaborasi. Ini tidak bisa dinas kesehatan saja, semua institusi harus bergerak bersama. Semua harus terlibat aktif menjadi kabupaten/kota sehat,” jelasnya. (*)
