SALATIGA, beritajateng.tv – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyoroti tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia yang saat ini mencapai 1,6 juta orang.
Ia menegaskan, persoalan ini harus ԁijawab melalui pembenahan sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal tersebut Cak Imin ungkap saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Muhaimin, jutaan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang belum bekerja menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ia menilai persoalan ini sangat relevan untuk “ԁititipkan” kepada Forum Rektor dan Majelis Rektor guna merumuskan solusi jangka menengah hingga panjang.
“Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam merumuskan solusi melalui program pemberdayaan masyarakat. Kampus tidak cukup hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi juga ikut berkontribusi langsung menyelesaikan persoalan di masyarakat,” ujar Cak Imin.
Pemerintah Gelontorkan Tambahan Anggaran untuk Tekan Angka Pengangguran Terdidik
Cak Imin memaparkan, pemerintah telah menggelontorkan tambahan anggaran pemberdayaan sebesar Rp42 triliun pada tahun 2026 ini.
Alokasi terbesar dari dana tersebut ԁifokuskan untuk transformasi pendidikan SMK guna menekan angka pengangguran terdidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain pendidikan, lanjut Muhaimin, strategi pemberdayaan juga mencakup perluasan akses permodalan dan pembangunan ekosistem usaha yang berkelanjutan, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Pemerintah, kata dia, bergeser dari pendekatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini bertumpu pada bantuan sosial (bansos) menuju pemberdayaan ekonomi. Tujuannya agar masyarakat mandiri secara ekonomi dan menjadi pelaku usaha yang produktif.
BACA JUGA: Tekan Pengangguran, Pemkab Semarang Gelar Job Fair 2026, 26 Perusahaan Buka 6.969 Lowongan Kerja
Sebagai pengelola anggaran, Menko PM mengaku terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar alokasi dana pemberdayaan ini ԁikunci sehingga tidak dapat ԁiganggu gugat. Program ini sendiri telah menyasar lebih dari 16.500 desa prioritas pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap forum rektor bisa ikut mengevaluasi sekaligus merumuskan konsep yang tepat. Sehingga strategi pembangunan berbasis pemberdayaan ini semakin efektif di masa mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menambahkan, sinergi antara Kemenko PM dan kalangan akademisi ini menunjukkan bahwa kampus sudah keluar dari “menara gading”.
Menurutnya, kampus merupakan pusat ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) unggul yang potensinya belum terserap secara optimal untuk menyelesaikan persoalan di daerah.
“Melalui kerja sama ini, perguruan tinggi akan melakukan banyak aksi nyata yang semuanya terukur berbasis data,” tandas Fauzan. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
