SEMARANG, beritajateng.tv – Memperingati Hari Tani Nasional, puluhan petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu, 24 September 2025.
Mereka datang sambil membawa poster dan membacakan pernyataan sikap yang menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap nasib petani, nelayan, hingga masyarakat adat.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah, dalam tuntutan mereka, menilai negara telah gagal menjalankan kewajibannya di sektor agraria. Kegagalan itu disebut memicu rangkaian konflik agraria di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Adapun konflik tersebut meliputi perampasan tanah, pengusiran masyarakat dari lahan garapan, serta praktik korupsi agraria. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka turut menyinggung keterlibatan aparat dalam mengamankan kepentingan perusahaan hingga kriminalisasi yang kerap menimpa petani.
BACA JUGA: Penghapusan Utang 259 Petani di Jateng Terkendala: Ada Sertifikat Lahan Ganda
Pada Hari Tani Nasional 2025 dan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, petani yang ikut dalam demonstrasi itu menyampaikan sembilan tuntutan.
Tuntutan tersebut di antaranya: mendesak Presiden RI dan DPR segera menjalankan reforma agraria, mempercepat redistribusi tanah, menyelesaikan konflik agraria, hingga membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.
Selain itu, mereka juga meminta DPR RI mampu menyertai gerakan masyarakat sipil, mengesahkan RUU Reforma Agraria, mencabut UU Cipta Kerja, serta menghentikan praktik represif aparat di wilayah konflik.
KPA Jateng sesalkan Ahmad Luthfi tak hadiri audiensi dengan petani
Sementara itu, Koordinator Wilayah KPA Jateng, Purwanto, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam audiensi bersama perwakilan petani. Pertemuan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
“Yang kami inginkan itu kan sebetulnya bertemu dengan Pak Gubernur langsung, karena ini soal politik, kebijakan. Kalau dialihkan ke Sekda ya nanti hanya menjadi tanggungan kerja berikutnya yang kami enggak tahu bisa mengontrol kapan dilakukan hasil dari curhatan teman-teman seluruh Jawa Tengah tadi,” ujar Purwanto.
Ia menilai audiensi tersebut sekadar meredam kemarahan petani. Padahal, kata Purwanto, gubernur seharusnya hadir dan menunjukkan sikap politik yang jelas.
“Kami cuma berkeluh kesah, hanya sebagai upaya untuk meredam kemarahan masyarakat. Kan yang kami ingin itu menjumpai gubernur. [Agar nantinya] gubernur kemudian punya sikap politik bahwa ada persoalan yang harus pihaknya selesaikan di Jawa Tengah dan mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan tuntutan masyarakat di tengah,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga Panen Terjun Bebas, Begini Keluh Kesah Petani Tembakau di Lereng Gunung Merbabu
Purwanto juga mengingatkan bahwa Hari Tani Nasional semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk merespons aspirasi dari petani.
“Ini kan Hari Tani, semua penjuru merayakan dengan tuntutan yang sama. Harus menyikapi itu lebih serius terhadap pemerintahan Prabowo Subianto setahun ini. Jawa Tengah juga harus bersikap,” imbuhnya.
Ia menegaskan, persoalan tanah, lingkungan, dan pertanian yang tak terselesaikan selama ini menjadi pemicu konflik, termasuk amuk massa yang sempat terjadi di sejumlah daerah belum lama ini
“Persoalan tanah, persoalan lingkungan, persoalan pertanian ini yang mengakibatkan kemarin terjadi amuk massa. Itu kan akibat dari negara tidak peduli dengan kita,” pungkas Purwanto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
