SEMARANG, beritajateng.tv – Wacana pemberlakuan enam hari sekolah kembali mendapat sorotan dari organisasi guru. Ketua Persatuan Guru Republik Indoensia (PGRI) Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD RI, Muhdi, menilai pola lima hari sekolah yang berjalan sejak beberapa tahun terakhir masih paling ideal bagi siswa, guru, dan orang tua.
Muhdi menyebut penegasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soal adanya satu hari pengembangan diri justru menguatkan alasan mempertahankan pola lima hari sekolah.
“Dalam satu pekan ada satu hari untuk pengembangan diri. Pengembangan keprofesian itu kan namanya terbebas atau libur,” ujar Muhdi saat beritajateng.tv temui usai peringatan Hari Guru di Kampus UPGRIS 4, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Muhdi mengingatkan kembali alasan pemerintah sebelumnya menetapkan lima hari sekolah. Ia menyebut dua hari libur menjadi ruang bagi anak untuk kembali bersama keluarga, karena peran mendidik utamanya tetap berada pada orang tua, sementara sekolah hanya membantu.
“Lima hari sekolah ini kan kebijakan pemerintah yang sebelumnya dengan berbagai alasan. Tugas utama mendidik anak kan orang tua, sekolah atau guru prinsipnya membantu. Maka dulu pemerintah mengambil lima hari agar siswa punya dua hari untuk bersama keluarga,” ujarnya.
BACA JUGA: Matangkan Rencana Enam Hari Sekolah, Disdikbud Jateng Siapkan Skema Rotasi Guru SMA/SMK Dekat Domisili
Tak cuma itu, Muhdi kemudian menyinggung program 7 Anak Indonesia Hebat yang mendorong murid, terutama di jenjang SMA/SMK, aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ruang interaksi itu akan hilang bila hari sekolah ditambah menjadi enam hari.
“Di mana bermanfaat kalau mereka tidak punya waktu juga untuk hidup di dalam masyarakat?” kata dia.
Ia juga menyoroti siswa maupun guru SMA/SMK yang tak sedikit rumahnya jauh dari sekolah. Sistem lima hari sekolah, kata Muhdi, lebih efisien dari sisi transportasi dan tetap memenuhi beban mata pelajaran lantaran penyesuaian jam dilakukan di hari-hari yang ada.
Pola tersebut, tutur dia, sekaligus melatih siswa menyesuaikan ritme dunia kampus dan dunia kerja yang umumnya libur di akhir pekan. Menurut Muhdi, guru juga memiliki hak yang sama.
Selain waktu untuk keluarga, ia menekankan instruksi Mendikdasmen soal satu hari khusus untuk pengembangan diri. Hari Sabtu, kata dia, selayaknya menjadi ruang untuk kegiatan tersebut tanpa mengurangi jam belajar siswa.
“Guru juga punya hak untuk menyiapkan diri untuk juga bersama anak-anak dan keluarganya. Hari Sabtu mestinya bisa sang guru pakai untuk kumpul keluarga, untuk pengembangan diri, sehingga MGMP jangan mengambil hari-hari biasa,” ujarnya.
Pengawasan anak tidak cukup hanya dengan menambah hari sekolah
Lebih jauh, Muhdi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) tetap mempertahankan sistem lima hari sekolah. Ia menilai sistem tersebut sudah berjalan baik dan memiliki alasan teknis maupun sosial yang jelas.
“Maka kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap menggunakan 5 hari sekolah dengan berbagai alasan yang saya kira saat ini sudah mulai berjalan dengan baik,” kata Muhdi.
Ia menanggapi kekhawatiran sebagian pihak bahwa anak akan lebih banyak berada di luar pengawasan bila libur dua hari. Menurutnya, pengawasan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah.
“Kalau misalkan ada pertimbangan agar anak tetap dalam pengawasan, maaf, pengawasan itu juga tanggung jawab bersama termasuk orang tua,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus kenakalan remaja tidak selalu terjadi saat anak berada di rumah. Banyak peristiwa justru muncul saat mereka baru pulang dari sekolah.
“Yang banyak adalah pulang dari sekolah itu yang mesti sering kejadian-kejadian,” katanya.
PGRI tegas tolak kebijakan enam hari sekolah
Saat ditanya apakah PGRI Jawa tengah menolak pemberlakuan enam hari sekolah, Muhdi menjawab dengan tegas.
“Iya [menolak], karena apa? Kita jangan dibuat bingung terus. Dari enam bisa dibuat lima hari dengan berbagai alasan sudah kita pahami, kita terima dan ternyata memang itu menjadi kebutuhan hidup sekarang. Jangan tiba-tiba nanti berubah dengan alasan-alasan tertentu,” ujarnya.
Ia menyebut banyak kabupaten/kota sudah mengikuti pola lima hari dan perubahan mendadak berpotensi membuat kebingungan baru. PGRI, kata dia, kini tengah menyiapkan langkah advokasi bila wacana tersebut masuk tahap kebijakan.
“Ya kami sedang berupaya beradvokasi, ya sudah menyampaikan juga masukan-masukan. Sekarang kan masih dalam proses,” katanya.
BACA JUGA: Evaluasi 8 Tahun 5 Hari Sekolah di Jateng: Performa Siswa Turun Usai Jam 1 Siang, Sabtu Ortu Masih Kerja
Saat menggapai terkait masukan resmi ke pemerintah, ia menyebut PGRI sudah pernah diundang dan memberikan penjelasan. Terakhir, perwakilan PGRI Jateng, Suci, mewakili organisasi itu dalam pembahasan awal.
“Kalau enggak salah beberapa waktu yang lalu Bu Suci mewakili PGRI untuk menyampaikan dan sudah kami jelaskan,” ujarnya.
Muhdi berharap Pemprov Jawa Tengah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jernih dan komprehensif karena dampaknya berlaku satu provinsi dan menyangkut banyak aspek.
“Mari kita berpikir yang jernih dan saya berharap pemerintah kalau mau mengubah kebijakan tidak hanya karena misalkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Karena ini efeknya se-provinsi,” tandas dia. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
