Setelah pengukuhan, DPC PKB Kota Semarang akan melanjutkan pembenahan struktur hingga tingkat ranting.
Langkah ini untuk memperluas jangkauan partai sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
“Setelah pengukuhan, kami akan menindaklanjuti dengan pembentukan ranting. Dengan struktur yang semakin kuat sampai tingkat bawah, kami berharap upaya mencapai target delapan kursi bisa lebih terarah,” kata dia.
Pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Semarang periode 2026–2031 dilakukan oleh Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Sarif Abdillah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi rangkaian orientasi politik dan musyawarah kerja cabang (Muskercab).
Prosesi pengukuhan mulai dengan pembacaan surat keputusan DPP PKB mengenai susunan pengurus, termasuk Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Setelah itu, para pengurus mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin Sarif Abdillah.
DPW PKB Minta Pengurus Buktikan Kinerja
Di sisi lain, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengingatkan pengurus baru agar tidak hanya berfokus pada penguatan internal dan target perolehan kursi.
Ia meminta DPC PKB Kota Semarang menyusun program kerja konkret yang manfaatnya bisa langsung masyarakat rasakan.
Menurut Sarif, jabatan dan kursi di lembaga legislatif seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar tujuan politik.
“Kader PKB adalah kader pelayanan masyarakat dan kader yang mengabdi untuk rakyat,” tegas Sarif.
Ia menjelaskan, pengurus perlu menerjemahkan semangat pengabdian tersebut ke dalam kegiatan nyata. Bentuknya antara lain mendampingi warga, mengawal persoalan masyarakat, serta membantu mencari solusi atas berbagai masalah yang warga hadapi.
“Kekuasaan itu hanya alat atau wasilah. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Kami berharap Muskercab menghasilkan program kerja yang konkret, riil, dan benar-benar masyarakat rasakan,” ujarnya.
Sarif juga mendorong DPW dan DPC mengevaluasi kinerja kader berdasarkan kontribusi mereka kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan partai tidak hanya diukur dari aktivitas organisasi atau jumlah kursi yang di peroleh dalam pemilu.
