SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi E DPRD Jateng tengah menyoroti polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Pasalnya, penempatan PPPK guru tersebut ada yang dibatalkan dan mendapat penempatan yang tidak sesuai dengan domisili atau alamat asal.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid memaparkan pihaknya kini tengah berfokus pada penyelesaian kasus tersebut.
“Saya fokus di PPPK yang sudah diterima oleh Kementerian Pendidikan dan penempatannya batal, itu pertama. Kedua, penempatannya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya,” ujar Hamid saat dihubungi beritajateng.tv, Kamis 13 April 2023.
Politisi PKB ini mengatakan, jumlah PPPK guru yang mendapatkan penempatan tidak sesuai dengan tempat tinggalnya cukup banyak.
BACA JUGA: Nasib 5.748 Guru Honorer di Jateng Tak Jelas, Gara-gara Perbedaan Data Kuota PPPK
“Ada yang dari Temanggung tapi penempatannya Rembang misalnya. Total yang masuk itu banyak sebenarnya,” paparnya.
Penempatan yang tidak sesuai ini tentu membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi tidak efisien. Oleh karenanya, Komisi E DPRD Jateng mendesak Dinas Pendidikan Jateng untuk melakukan tinjauan ulang.
“Kami (Komisi E DPRD Jateng) mendesak Dinas Pendidikan untuk review kembali plotting-plotting atau formasi yang kosong oleh sekolah-sekolah, SMA/SMK khususnya di Jateng untuk ditinjau kembali,” ungkapnya.
Abdul Hamid mengungkap bahwa polemik tersebut berbuntut panjang.
“Itu panjang, karena memang dari awal bagaimana teknik tentang pengawalan, kebutuhan guru mata pelajaran, dan seterusnya itu tidak langsung berkoordinasi dengan Pemprov,” jelas Hamid.
