SEMARANG, beritajateng.tv – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan setelah ribuan kasus keracunan massal siswa sekolah terjadi di berbagai daerah sejak awal 2025. Kritik deras mengalir, bahkan sebagian pihak mendesak pemerintah menghentikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Di tengah polemik itu, perhatian publik kini tertuju pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan data resmi situs bgn.go.id, sejumlah kursi strategis BGN ternyata diisi oleh purnawirawan TNI.
Daftar pejabat tinggi BGN dari kalangan purnawirawan TNI antara lain:
-
Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung – Wakil Kepala BGN
-
Brigjen (Purn) Sarwono – Sekretaris Utama BGN
-
Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman – Inspektur Utama BGN
-
Brigjen (Purn) Suardi Samiran – Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN
-
Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha – Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN
DPR Minta Evaluasi Pengelolaan MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menegaskan bahwa BGN bersama pemerintah harus segera mencari solusi agar kasus keracunan tidak terus berulang.
BACA JUGA: Viral Surat Rahasiakan Keracunan MBG di Cirebon hingga Sleman, BGN: Kami Tidak Pernah Menutupi Kasus
Ia mendorong agar pengelolaan MBG bisa teralihkan ke sekolah dan komite sekolah sehingga menu yang lebih higienis, aman, dan sesuai selera anak.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu ada alternatif MBG yang sekolah bersama komite sekolah kelola. Dengan begitu, kualitas makanan lebih terjamin dan anak-anak bisa menikmatinya dengan aman,” tegas Yahya.
Ribuan Kasus Keracunan dan Anggaran Seret
apbnData mencatat, sejak Januari hingga September 2025, sebanyak 5.626 kasus keracunan terkait MBG terjadi di 17 provinsi. Biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit membebani banyak daerah, apalagi alokasi transfer ke daerah justru dipangkas dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi hanya Rp650 triliun (RAPBN 2026).
Kasus terbaru muncul di Banggai Kepulauan, disusul Garut, Tasikmalaya, hingga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tak hanya itu, muncul pula isu instruksi agar kasus keracunan MBG tidak dipublikasikan, serta dugaan ribuan dapur fiktif dalam pelaksanaan program ini.
Ironisnya, serapan anggaran MBG hingga September 2025 baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total alokasi Rp71 triliun, meski pemerintah mengklaim program ini sudah berjalan di 38 provinsi dengan penerima manfaat 22 juta siswa. (*)
