SEMARANG, beritajateng.tv – Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan adalah ‘Satu OPD, Satu Desa Dampingan’.
Diketahui, upaya Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu diterapkan saat Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjabat. Adapun upaya itu termasuk dalam Program Maju Bareng.
Namun, upaya Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu mendapat kritik dari berbagai pihak lantaran dianggap tidak efisien.
Lalu, apakah program Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu akan berlanjut di tahun 2025?
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Ema Rachmawati, menyebut, Satu OPD, Satu Desa Dampingan masih menjadi salah satu dari sekian banyak upaya Pemprov Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Minta Pengentasan Kemiskinan Tak Terlambat Seperti Tahun Lalu
Kendati begitu, Ema tak menampik upaya itu menimbulkan kesulitan bagi beberapa OPD, utamanya OPD yang fokus kerjanya bukan di lapangan.
“Sebenarnya kita sudah berupaya untuk memikiran cepat bagaimana biar kemiskinan itu turun, istilahnya dengan Satu OPD, Satu Desa Dampingan. Hanya saja kan masing-masing OPD punya keterbatasan karena fokusnya beda,” ungkap Ema.
Dalam hal itu, Ema mencontohkan OPD Inspektorat Jawa Tengah yang tak terlalu banyak bekerja di lapangan.
“Misalnya Inspektorat, itu kan pengawasan. Dia harus mengerjakan target pengawasan, kalau dia harus ke lapangan, mendampingi, itu yang memang kita perlu pikirkan lagi strateginya, karena sebenarnya program Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu cukup efektif, tapi OPD yang bukan pekerjaan lapangan, tapi harus di lapangan, kan susah,” terang dia.
Ema akan tinjau ulang Satu OPD, Satu Desa Dampingan tahun 2025
Perihal apakah program Satu OPD, Satu Desa Dampingan akan dihapus, Ema angkat bicara. Ia mengaku akan memikirkan ulang agar program ini efisien dan tepat sasaran.
