SEMARANG, beritajateng.tv – Program Sekolah Rakyat di Kota Semarang saat ini berada dalam proses verifikasi lahan guna mendukung pembangunan.
Proses verifikasi lahan itu diutamakan pada lokasi yang sebelumnya merupakan lahan pertanian milik pemerintah provinsi. Hal itu terungkap oleh Bambang Pramusinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Ia menyebut pembangunan fisik bakal pemerintah pusat tangani langsung melalui Kementerian PUPR. Sementara Pemerintah Kota Semarang menyiapkan sumber daya manusia dan pendataan siswa.
“Untuk pembangunan fisik sekolah akan ditangani langsung oleh pusat melalui Kementerian PUPR, sedangkan kami dari daerah menyiapkan SDM dan melakukan pendataan calon siswa,” kata Bambang, Kamis, 17 Juli 2025.
Lahan tersebut akan masuk dalam program percepatan penyediaan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.
BACA JUGA: Pemkot Semarang Siapkan Sekolah Rakyat di Rowosari Tembalang, Termasuk SDM Tenaga Pendidik
Dalam koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kota Semarang mendapat kuota maksimal untuk tahap awal, yakni 6 rombongan belajar (rombel) untuk SD, 3 rombel untuk SMP, dan 3 rombel untuk SMA.
“Jadi SD 6 rombel, SMP 3 rombel, SMA 3 rombel. Kami diminta untuk mencari 50 calon siswa SD, kemudian 50 calon siswa SMA di Sekolah Rakyat,” tutur Bambang.
Namun, sementara ini pihaknya baru membuka kuota untuk jenjang SD dan SMA, masing-masing sebanyak 50 siswa.
“Untuk SMP memang belum, kemungkinan karena belum tersedia lokasi yang sesuai,” ungkapnya.
Adapun lokasi sementara Sekolah Rakyat berada di gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang.
