“Di Senayan perlu ada penyegaran. Kalau PSI mendapat kepercayaan maka akan kita lakukan seperti di DPRD Jakarta,” katanya.
PSI juga memiliki agenda lainnya jika berhasil menembus kursi DPR RI. Salah satunya bakal memperjuangkan RUU Perampasan Aset.
RUU Perampasan Aset, kata Andy Budiman, mangkrak di jalan selama 10 tahun. Ia menilai banyak pihak yang berusaha menjegal undang-undang tersebut.
RUU Perampasan menjadi penting bagi PSI. Sebab akan memaksa para pejabat untuk bergaya hidup sesuai dengan batasan kemampuan pendapatan yang secara wajar.
“Mangkrak 10 tahun RUU Penyitaan Aset, ini yang akan kita perjuangan. Itu kalau sah pasti korupsi ilang di Indonesia,” katanya.
Di Indonesia, menurutnya kondisi payung hukum terhadap kejahatan korupsi masih sangat longgar. Banyak pejabat negara menyimpan harta yang tak jelas asal muasalnya.
“Karena jika pejabat menggunakan harta menyimpan harta lebih, maka itu akan di sita negara asetnya,” katanya.
Ia juga menyoroti, rapuhnya aturan hukum dalam pemberian remisi atau grasi potongan masa kurungan penjara bagi pelaku kejahatan korupsi.
Banyak para penjahat korupsi yang sebenarnya masuk dalam kejahatan luar biasa malah mendapatkan keringanan hukuman dengan mendapat remisi.
“LHKPN itu hanya dasar pelaporan harta, tapi asal muasalnya tidak tercantum. Belum lagi tiap Hari Besar sampai HUT RI ada saja remisi bagi penjahat korupsi, itu kan masuk kejahatan luar biasa kok dapat diskon masa tahanan,” katanya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
