SEMARANG, beritajateng.tv – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap perjuangkan rencana undang-undang atau RUU perampasan aset agar indeks korupsi di Indonesia turun.
Hal ini menurut Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman di Semarang, Sabtu 9 September 2023.
Calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jateng 1 itu memiliki strategi untuk mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset agar indeks korupsi di Indonesia turun. Tentu saja strateginya bisa berjalan jika terpilih menjadi wakil rakyat di senayan.
Andy sadar upayanya tersebut harus dimulai sejak dari bawah, yaitu meyakinkan pemilih di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Andy sebagai perwakilan di Dapil neraka Jateng ini untuk memuluskan pembahasan RUU perampasan aset yang justru menjadi momok menakutkan bagi anggota DPR RI sendiri.
“Gimana rencana undang-undang Perampasan Aset bisa sah jadi undang-undang kalau wakil rakyatnya takut gak bisa korupsi. Dan takut gak bisa menjelaskan asal kekayaannya saat melaporkan hartanya di LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara),” ujar Andy.
Andy mengatakan, banyak pejabat dan wakil rakyat yang sebenarnya tidak bisa menjelaskan asal muasal kekayaannya saat melaporkan harta kekayaannya.
Menurut Andy, pengesahan RUU Perampasan Aset, maka harta kekayaan yang tak dapat mereka jelaskan itu bisa kena sita seketika itu oleh negara.
“Contohnya Menpora, ia cuma menjelaskan kalau uang 100 miliar yang punya berasal dari hibah. Artinya kan gak bisa menjelaskan dari mana hartanya. Hari gini mana ada hibah ratusan miliar,” ungkap Andy.
Perjuangkan RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Andy mengaku mau berjuang di politik karena terinspirasi oleh Presiden Jokowi. Andy yang awalnya apatis dan tidak percaya kepada para politisi akhirnya terjun karena melihat sosok Jokowi yang menurutnya jujur dan pekerja keras.
“Saya yakin bisa, sekarang saya bisa melihat sosok yang awalnya bukan siapa-siapa aja bisa membangun negara,” ujar Andy. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menjadi seperti Jokowi yang awalnya bukan siapa-siapa di pusaran kekuasaan namun mampu memimpin negara.
Apalagi menurut Andy, Jokowi adalah presiden yang sangat konsen memperjuangkan RUU Perampasan Aset sejak awal menjadi presiden di tahun 104. Bahkan Andy menceritakan, Jokowi pernah membuat draft agar RUU ini segera mengesahkan namun ada teks yang tidak Ketua DPR RI itu baca.
“Itu ada tulisan yang jelas memerintahkan agar segera ada pengesahan, tapi malah enggak ia baca. Kan keterlaluan,” ujar Andy menjelaskan. (*)
Editor: Elly Amaliyah
