SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin merespons penghentian operasional sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, sebanyak 31 SPPG di Kabupaten Magelang berhenti beroperasi lantaran terkendala pencairan dana dari pusat.
Selain itu, SPPG di SMK Bagimu Negeri, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, juga menghentikan layanan sementara sejak Senin, 8 Juni 2026 akibat belum cairnya dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang menjadi sumber pendanaan operasional program.
Menanggapi kondisi tersebut, Gus Yasin mengatakan tidak seluruh dapur MBG yang berhenti beroperasi mengalami persoalan serupa. Menurutnya, sebagian SPPG saat ini juga sedang menjalani proses evaluasi.
“Pasti ada evaluasi. Sebagian dapur SPPG itu tutup kan karena sedang menjalani proses evaluasi juga, kan? Tidak semuanya tutup hanya karena masalah dananya tidak cair,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 9 Juni 2026.
Gus Yasin Sebut Pemprov Jateng Masih Tunggu Arahan Pusat
Gus Yasin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait perkembangan program MBG.
Ia menuturkan, kondisi serupa tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ya, kita tunggu semuanya. Kan memang tidak hanya di Jawa Tengah, ada berbagai daerah yang SPPG-nya saat ini masuk dalam pengawasan,” kata Gus Yasin.
Ia menyebut, pihaknya tengah menunggu proses tersebut. Terlebih saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah mengalami pergantian kepemimpinan.
“Karena ya kita tahu ada pergantian Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita memang harus menaati semua prosesnya,” ujar Gus Yasin.
BACA JUGA: Taj Yasin Lepas Kloter Pertama Haji 2026 dari Embarkasi Solo, Jateng Berangkatkan 34.122 Jemaah
Meski demikian, Gus Yasin mengapresiasi pemerintah kabupaten dan kota yang selama ini terus mendampingi operasional dapur MBG di wilayah masing-masing.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian kawan-kawan bupati dan wali kota yang terus mendampingi SPPG-SPPG di Jawa Tengah ini,” katanya.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan kualitas pelayanan dan mutu makanan yang diterima masyarakat terus meningkat.
“Harapan kita ke depannya, kualitas pelayanannya semakin meningkat dan menunya benar-benar memenuhi harapan masyarakat,” lanjutnya.
Nasib Sekolah Penerima MBG Masih Menunggu Kepastian
Menjawab nasib sekolah-sekolah yang selama ini menerima manfaat MBG dari dapur yang tutup, Gus Yasin mengaku belum memperoleh informasi resmi dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan Pemprov Jawa Tengah hingga kini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional maupun pihak terkait lainnya.
“Ya, kita belum tahu pasti ya. Kita masih menunggu semuanya. Terkait berjalannya permasalahan ini, kita kan belum mendapat informasi atau pengumuman resmi, baik dari Badan Gizi Nasional sendiri maupun dari lembaga-lembaga penegak hukum,” terang Gus Yasin.
Hal serupa juga berlaku terkait kemungkinan pengalihan distribusi makanan ke dapur MBG lain selama masa penghentian operasional berlangsung. Ia menuturkan, hingga kini belum ada petunjuk resmi mengenai skema pengganti tersebut.
“Sampai saat ini sementara belum ada info lanjutan mengenai hal itu. Kita masih menunggu petunjuk, nggih,” tutur Gus Yasin.
Penentuan Status SPPG Jadi Kewenangan Pusat
Lebih jauh, Gus Yasin menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah dapur MBG akan ditutup sementara atau permanen.
Seluruh keputusan tersebut, kata dia, berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.
“Ya, kita tunggu saja karena kewenangan penentuan itu masih ada di pemerintah pusat. Kita di pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan itu,” ujarnya.
BACA JUGA: Tinjau Titik Terparah Banjir Bandang Pemalang, Taj Yasin Dorong Pemerintah Pusat Perkuat Hutan Lindung
Kendati begitu, ia mengungkap sebagian proses evaluasi yang berlangsung saat ini merupakan tindak lanjut dari berbagai laporan yang masuk dari masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Sebagian penutupan itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat atau laporan dari para bupati terkait ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian menu gizi, dan sebagainya,” tandas Gus Yasin. (*)
Editor: Farah Nazila
