SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bakal melaksanakan Inpres Efisiensi yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Kendati begitu, Sumarno mengaku belum ada petunjuk teknis (juknis) perihal Inpres tersebut. Hal itu ia ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 11 Februari 2025.
“Sampai sekarang juknisnya juga belum ada, tapi secara konsep tentu saja kami akan melakukan instruksi dari Inpres itu. Pertama kami identifikasi dulu, mana-mana saja [yang harus efisiensi],” ungkap Sumarno.
BACA JUGA: Soal Efisiensi Anggaran, Dewan Minta Penanganan Banjir dan Jalan Rusak di Semarang Tak Berkurang
Sumarno menyebut, meskipun belum ada juknis, Prabowo sudah menuturkan hal-hal apa saja yang mesti dilakukan efisiensi. Salah satunya yakni perjalanan dinas dan kegiatan studi banding.
Namun, Sumarno mengklaim perjalanan dinas oleh Pemprov Jawa Tengah sudah efisien sejak dulu. Ia pun menyebut perjalanan dinas di Pemprov Jawa Tengah sudah mengikuti standar Kementerian Keuangan.
“Kalau masalah perjalanan dinas, kami di [Pemprov] Jateng dari dulu sudah melakukan secara efisien. Karena apa? Pemerintah daerah masing-masing bisa menentukan standar sendiri. Kami dari dulu sudah mengikuti standar dari Kemenkeu,” tegas Sumarno.
Pemprov Jateng tidak efisiensi dalam bentuk pemangkasan anggaran, tetapi hanya penyesuaian
Sumarno menegaskan tak ada pemangkasan anggaran dalam pelaksanaan Inpres Efisiensi tersebut. Hanya saja, kata dia, yang ada ialah realokasi anggaran untuk kegiatan yang sifatnya lebih prioritas. Tak terkecuali untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemangkasan yang ada, mengacu pada Inpres Efisiensi, yaitu dana transfer 2025 sebesar Rp127 miliar dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jawa Tengah. Pemangkasan tersebut pun akan Pemprov Jawa Tengah sesuaikan.
“Sebenernya gak ada pemangkasan, kan direalokasi untuk kegiatan lain yang lebih prioritas. Kami tidak memangkas anggaran, tapi ada pemangkasan dana transfer di tahun 2025 [dari pemerintah pusat], ada pengurangan sebesar Rp127 miliar, itulah yang akan kami sesuaikan,” ungkap Sumarno.
Selain diminta untuk efisiensi, Sumarno menyebut Pemprov Jateng juga diminta melakukan rasionalisasi. Hal itu berkaitan dengan pemberian diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) selama tiga bulan.
“Hubungannya adalah masalah ini, Pemda kemarin diminta memberikan diskon PKB selama tiga bulan. Kami sedang hitung dan itulah yang harus kami efisiensikan. Karena apa? Pendapatannya gak masuk, otomatis belanjanya harus kami kurangi,” tegas Sumarno.
Adapun realokasi anggaran itu akan beralih ke bidang prioritas yang berkaitan dengan pencapaian indikator makro. Dalam hal ini, Sumarno turut menyinggung program kerja Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, yang ia sebut memprioritaskan indikator makro.
“Bicara masalah kemiskinan, kalau anggarannya tambah kan untuk akselerasi masalah stunting. Programnya Pak Luhtfi lebih banyak mengejar indikator makro, itulah yang akan kami alokasikan ke sana; termasuk makan bergizi gratis,” terang dia.
Sumarno klaim tak ada pemangkasan sumber daya dari listrik hingga air di kantor Pemprov Jawa Tengah
Lebih lanjut, Sumarno mengaku tak ada hal-hal yang sifatnya esensial terdampak efisiensi seperti halnya penghematan listrik, air, maupun jam kerja ASN yang makin pendek.
“Kami belum sampai ke sana. Kalau masalah efisiensi sumber daya seperti listrik, air, sebenarnya kami tiap bulan sudah melakukan itu, karena monitoring dari SDM sudah kami lakukan,” terangnya.
Soal kendaraan dinas, Sumarno menyebut mobilisasi dengan mobil dinas menjadi hal esensial yang sepertinya sulit terkena efisiensi di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
BACA JUGA: Imbas Inpres Efisiensi Anggaran, KPU Jateng Lakukan Penghematan Hingga 30 Persen
“Kalau kami di Pemprov banyak aktivitas di kabupaten/kota tentu saja butuh mobilisasi. Kalau perjalanan dinas di Jateng mungkin bisa bandingkan dengan provinsi lain, kami sudah cukup efsien. Perjalanan dinas ada yang memang perlu, misalnya dari BPBD yang harus ke tempat bencana, itu tentu saja butuh kendaraan, BBM,” tegas dia.
Sumarno pun berharap jangan sampai perintah efisiensi ini berujung menganggu hasil yang ingin tercapai.
“Kalau bicara efisiensi itu kan jangan sampai merelokasi anggaran ini-itu, tapi ujungnya menganggu output yang ingin dicapai, kan susahnya itu. Itulah yang kami butuh lebih cermat lagi untuk melakukan efisiensi,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
