SEMARANG, beritajateng.tv – Kepala SD Negeri Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Sukmono, memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu alias Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri.
Dalam kesaksiannya, Sukmono menyampaikan bahwa SDN Tlogomulyo menerima 56 unit meja dan kursi pada tahun 2023. Ia menegaskan bahwa seluruh barang tersebut dalam kondisi baik dan masih terpakai hingga sekarang.
“Barang saya terima ada tanda terimanya, saya yang tanda tangani itu. Kalau kualitasnya bagus, kayaknya buatan pabrikan, tapi saya tidak tahu dari mana asal pabriknya,” ujar Sukmono di hadapan majelis hakim, Rabu, 16 Juli 2025.
Meski mengakui sekolahnya memang membutuhkan bantuan tersebut, Sukmono menyatakan tidak pernah secara langsung mengusulkan bantuan meja dan kursi yang dimaksud.
Ia mengaku mengetahui itu dari satuan koordinator pendidikan terkait bantuan tersebut. Jawaban itu membantah pernyataan Alwin Basri pada sidang Kamis, 10 Juli 2025 yang menyebut pengadaan meja dan kursi ialah aspirasi masyarakat.
Sukmono juga menjelaskan bahwa selama ini pihak sekolah menyampaikan usulan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk mebeler dan perbaikan gedung, kepada Dinas Pendidikan maupun melalui jalur aspirasi ke partai politik.
“Dulu saya sampaikan juga ke anggota dewan, Mbak Deti dari PDIP, ada juga Gerindra,” ujarnya.
Namun, nama Alwin Basri tidak disebut sebagai pejabat yang dilapori aspirasi tersebut.
Sementara itu, saksi lain yang merupakan pensiunan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Purnomo Dwi Sasongko, memaparkan bahwa memang ada pergeseran anggaran dalam proyek pengadaan mebeler dari anggaran murni ke anggaran perubahan tahun 2023.
Pemkot Semarang yang anggarkan proyek mebeler Rp20 miliar
Menurut Purnomo, anggaran sebesar Rp20 miliar itu telah melalui mekanisme pembahasan resmi. “Kalau sudah Pemkot anggarkan, tidak bisa menggeser begitu saja. Mengubahnya hanya bisa lewat anggaran perubahan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengusulan perubahan anggaran berasal dari memo internal Dinas Pendidikan, lalu dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum akhirnya disetujui oleh DPRD dan masuk dalam APBD Perubahan 2023.
“Kami hanya tahu proses pembahasannya saja. Setelah itu menjadi tanggung jawab pelaksanaan di dinas teknis,” tegas Purnomo.
Dua saksi lain yakni Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, yang memaparkan perihal mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kemudian Sri Haryanto, pengurus PKK Kota Semarang, yang memberikan keterangan terkait dana Lomba Masak Nasi Goreng.
BACA JUGA: Pengacara Mbak Ita Hadirkan Empat Saksi Meringankan di Persidangan
Sebagai informasi, Mbak Ita dan Alwin Basri terjerat kasus korupsi dalam 3 perkara. Mbak Ita dan Alwin kuat dugaan terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selain itu, juga menerima uang sebesar Rp1,7 miliar.
Kemudian, Mbak Ita dan suaminya menurut dugaan terlibat dalam pengaturan pada proyek Penunjukan Langsung (PL) sebesar Rp2 miliar di tingkat kecamatan.
Terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang senilai Rp2,4 miliar.
Sidang masih akan berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya guna mendalami dugaan penyimpangan anggaran dan proyek pengadaan yang melibatkan dua terdakwa. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
