SEMARANG, beritajateng.tv – Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG menyusul kasus keracunan massal yang menimpa 803 pelajar di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.
Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut kasus Grobogan menjadi perhatian serius karena jumlah korban yang besar.
“Iya, kemarin Grobogan yang agak besar ya. Teman-teman dari Dinas Kesehatan juga sudah melakukan evaluasi dan uji lab. Dugaan sementara kemarin masih karena masakan telur,” ujar Hanung saat beritajateng.tv jumpai di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
Hanung menyebut jumlah pelajar yang harus menjalani perawatan inap akibat kejadian tersebut terus berkurang secara bertahap. Sebagai langkah penanganan awal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut telah dihentikan operasionalnya sementara waktu.
“Yang dirawat inap juga sudah mulai berkurang. Untuk SPPG-nya unitnya harus diberhentikan sementara,” tegas Hanung.
BACA JUGA: 803 Pelajar di Grobogan Keracunan MBG, Pemprov Soroti Kebersihan dan Distribusi Makanan
Di sisi lain, Hanung mengakui mekanisme penutupan sementara SPPG pascakejadian keracunan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku.
“Nah, kemarin kami evaluasi juga. Loh, sementara harus kami buat SOP, dong. Sampai berapa hari, berapa bulan penutupan itu harus kami lakukan. Sepertinya kami menunggu hasil lab,” ungkapnya.
Menurut Hanung, hasil uji laboratorium menjadi dasar utama untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk durasi penghentian operasional dan perbaikan yang harus penyedia MBG lakukan.
Ia menambahkan, Satgas juga akan memetakan pola dari berbagai kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
“Nanti kami akan coba dari berbagai kasus keracunan ini kami plotting. Kejadian apa yang paling sering. Apakah dari olahan ayam, dari olahan telur. Saat ini perlu waspadai itu,” jelasnya.
Tetao Evaluasi SPPG Bersertifikat, Operasional Bisa Buka Kembali Setelah Perbaikan
Hanung membenarkan bahwa SPPG yang ditutup sementara dalam kasus Grobogan sebenarnya telah mengantongi sertifikasi. Meski demikian, ia menegaskan sertifikasi tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi lanjutan.
“Sudah [mengantongi sertifikat]. Ya, ada evaluasi, dari tim SPPG ada evaluasi. Dan tentu ada penghentian sementara. Kalau bisa perbaikan ya segera perbaikan,” katanya.
Hanung menyebut, jika seluruh perbaikan telah terlaksana dan memenuhi ketentuan, operasional SPPG dapat kembali berjalan karena kebutuhan layanan MBG di daerah tetap tinggi.
“Kalau kami segera, karena akan dibutuhkan kan itu,” ujarnya.
BACA JUGA: DPRD Jateng Desak Evaluasi Ketat SPPG Usai Dugaan Keracunan MBG di SMKN 11 Semarang
Menanggapi terkait pelaksanaan MBG pada masa puasa dan Lebaran, Hanung mengaku hingga kini belum ada pembahasan khusus terkait hal tersebut.
“Saya belum tahu. Belum ada. Teman-teman juga belum menginfokan,” katanya.
Kabar sebelumnya, kasus keracunan MBG di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, berdampak pada 803 pelajar, dengan 115 orang sempat rawat inap dan 54 di antaranya masih menjalani perawatan per Selasa, 13 Januari 2026.
Badan Gizi Nasional (BGN) menanggung seluruh biaya pengobatan korban, sementara SPPG terkait beroleh pemberhentian sementara sembari menanti hasil asesmen dan uji laboratorium. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
