SEMARANG, beritajateng.tv – Tak puas dengan kinerja satu tahun Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ratusan mahasiswa di Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 20 Oktober 2025 sore.
Mereka berasal dari berbagai kampus, mulai dari Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), hingga beberapa datang dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).
Massa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya tersebut menilai banyak janji pemerintah yang belum ditepati. Dalam aksinya, mereka turut membawa poster-poster sindiran yang menarik perhatian publik.
Beberapa di antaranya bertuliskan “Selamat Satu Tahun Pencitraan Nasional”, “Satu Tahun Terlalu Cukup”, “10.482 Siswa Keracunan Makan Bergizi”, “Pemerintah Babi Berlagak Nabi”, hingga “Rakyat Selucu Ini Dapat Pemerintah yang Zalim”.
Poster-poster tersebut menggambarkan kekecewaan mereka terhadap berbagai kebijakan dan kasus yang ternilai tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga mengundang pejabat setempat, utamanya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk hadir menjumpai massa dan mendatangi sidang rakyat yang mereka gelar.
BACA JUGA: Bawa Dua Kura-kura Bernama ‘Prabowo Gibran’ saat Unjuk Rasa, BEM Undip: Keduanya Lambat, Gak Bisa Apa-apa
Koordinator Lapangan (Korlap) sekaligus Menteri Sosial Politik BEM KM Unissula, Fakhrian Fawwazki, menjelaskan, unjuk rasa ini merupakan refleksi kritis mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan.
“Pada sore hari ini kami menuntut, karena hari ini Senin, 20 Oktober, tepat satu tahun kepemimpinan rezim Prabowo Subianto, di mana banyak sekali tuntutan dari masyarakat yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Fakhrian menyebut, tuntutan utama aksi mahasiswa hari ini mencakup reformasi hukum yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
“Yang pertama terkait reformasi hukum. Kami melihat bahwa hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Selain reformasi hukum, massa juga menyoroti masalah agraria. Mereka menyuarakan hak atas tanah, khususnya di Jawa Tengah, yang menurut mereka masih menjadi persoalan serius.
“Yang kedua, terkait reformasi agraria. Kami tahu pergerakan ini memang mahasiswa isi pada hari ini, tetapi ada juga perwakilan dari kawan-kawan buruh untuk menyuarakan permasalahan hak atas tanah,” ujarnya.
BACA JUGA: Sebelum di Undip, Chiko Sering Buat Konten Tak Senonoh Siswa-Guru SMAN 11 Semarang
Tuntutan ketiga adalah reformasi Polri. Mahasiswa menilai praktik kesewenang-wenangan aparat masih terjadi, termasuk terhadap kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Reformasi Polri bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia. Bahwa mereka tidak boleh berbuat semena-mena terhadap masyarakat, khususnya terhadap mahasiswa,” terang Fakhrian.
Ia juga menyinggung peristiwa kriminalisasi terhadap kegiatan masyarakat, seperti kegiatan baca buku yang belakangan dijadikan barang bukti dalam kasus di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini membuat ruang gerak masyarakat sipil semakin tertekan.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pembengkakan anggaran pada sejumlah kementerian dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Menurut saya, beberapa kementerian perlu segera di-reshuffle. Jangan hanya menunggu arahan dari partai-partai, tapi harus ada ketegasan atas dasar kepentingan rakyat,” ujarnya.
Soroti UMP minim dan hak buruh di Jawa Tengah
Lebih jauh, ia juga menyasar isu lokal dalam aksi tersebut. Fakhrian menyoroti rendahnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah yang dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja.
“Kami melihat bahwa Jawa Tengah, khususnya Semarang sebagai ibu kota provinsi, UMP-nya masih terendah saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hak-hak buruh juga masih belum terpenuhi,” tuturnya.
BACA JUGA: Update Skandal AI di SMAN 11 Semarang: Dekan Undip Tegaskan Tindakan Tegas untuk Chiko
Aliansi mahasiswa ini menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang teranggap tidak pro rakyat. Mereka juga menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog dan tidak memandang aksi kritis sebagai ancaman.
Pantauan beritajateng.tv selama unjuk rasa berlangsung, massa aksi yang berasal dari berbagai kampus di Kota Semarang meminta untuk masuk dan bertemu dengan Luthfi. Pintu gerbang pun sempat terbuka, namun polisi menutup pintu itu kembali. (*)
Editor: Farah Nazila
