SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD RI, Muhdi, menilai kebijakan pengadaan Chromebook di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bukanlah pilihan yang tepat.
Menurutnya, perangkat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sekolah di Indonesia, terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan internet.
“Sejak awal sebenarnya ada pro dan kontra. Kalau boleh memilih, guru lebih setuju laptop biasa karena bisa digunakan lebih luas, tidak tergantung pada jaringan internet,” jelas Muhdi di kantornya belum lama ini.
Ia menilai kasus ini tidak hanya menyinggung soal manfaat perangkat, tetapi juga dugaan mark-up harga yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Perkiraannya, kerugian negara Rp1,9 triliun, bahkan bisa lebih. Padahal dana sebesar itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer atau memperbaiki sekolah yang rusak,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti dugaan markup harga yang membuat nilai pengadaan membengkak hingga mencapai triliunan rupiah. Padahal, harga pasaran perangkat serupa, perkiraannya, jauh lebih rendah, bahkan di kisaran Rp3,5 hingga Rp4 juta.
“Kalau butuhnya Rp4-5 juta, mengapa harus dihargai Rp9 juta? Selisihnya itu kan sangat besar. Separuhnya saja bisa untuk kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang sampai sekarang masih banyak yang menderita,” tambahnya.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Tersangka dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop, Berikut Kronologinya
Ia menambahkan, banyak Chromebook yang akhirnya tidak termanfaatkan maksimal karena keterbatasan fasilitas di sekolah, padahal anggaran yang digelontorkan mencapai triliunan rupiah.
“Seandainya memilih laptop dengan harga wajar, pemakaian perangkat itu masih bisa sampai sekarang untuk pembelajaran maupun administrasi sekolah,” tegasnya.
Muhdi juga mengingatkan bahwa keputusan pembelian Chromebook saat itu sebenarnya sudah sempat PGRI permasalahkan, namun aspirasi organisasi guru tersebut kurang mendapat perhatian.
Menurutnya, keputusan terburu-buru tanpa kajian mendalam membuat manfaat Chromebook di sekolah juga terasa belum optimal. Banyak guru yang mengeluhkan perangkat tersebut lebih sering membutuhkan pembaruan (update) dan kurang mendukung pembelajaran di kelas.
Terkait indikasi penyimpangan dalam pengadaan, Muhdi menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit. Namun ia menilai wajar jika publik mempertanyakan alasan kebijakan ini, terutama menyangkut transparansi harga dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Kalau ternyata benar ada markup, itu artinya kebijakan sejak awal tidak cukup pertimbangan. Mestinya dana sebesar itu lebih bijak untuk kesejahteraan guru,” tegasnya.
BACA JUGA: Hotman Paris Bantah Nadiem Makarim Terima Uang dalam Kasus Laptop Chromebook: Tak Sepeserpun
Ia mengingatkan bahwa di masa pandemi Covid-19, guru honorer menjadi tulang punggung pendidikan daring dengan bayaran minim.
“Guru honorer sampai sekarang masih banyak yang kesulitan. Kalau anggaran sebesar itu bisa dialihkan, tentu lebih terasa dampaknya bagi pendidikan Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
