Menariknya, Luthfi juga meminta istri pejabat yang tergabung dalam PKK untuk mencicipi MBG, sebagai upaya mencegah keracunan.
“Jadi kalau PKK ini kan istri-istri bupati, istri-istri wakil bupati, ya kan biasanya tukang ngicip-ngicip (mencicipi). Minimal dia nengoklah SPPG-nya itu. Minimal dia tahu menunya apa yang disukai anak-anak di wilayahnya,” ucap Luthfi.
Luthfi pun meminta PKK juga terlibat dalam pelaksanaan MBG di daerahnya.
“Dan agar dia punya rasa sense of crisis, sense of belonging terhadap MBG, karena mbg itu bukan hanya pusat nasional, tetapi pemerintah daerah harus mendukung dan ikut serta di dalam,” pungkas Luthfi.
BACA JUGA: Jateng Akan Terima 32 Triliun per Tahun untuk MBG, Kepala BGN: Lebih Besar dari APBD-nya Sendiri
Alasan BGN RI kukuh lanjutkan MBG meski banyak keracunan
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan program MBG tak boleh berhenti meski beberapa wilayah terlapor mengalami kasus keracunan. Ia menilai, MBG justru menjadi kunci dalam menyiapkan generasi sehat dan produktif di masa depan.
“Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun,” ujar Dadan saat menyampaikan paparan dalam Briefing SPPG se-Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin, 6 Oktober 2025 sore.
Dadan menggambarkan, dalam hampir lima dekade terakhir, jumlah penduduk Indonesia melonjak dari 135 juta menjadi 285 juta jiwa, dan perkiraan mencapai 324 juta pada 2045. Namun, kata Dadan, pertumbuhan itu mayoritas keluarga dari kelompok miskin dan rentan miskin.
“Ternyata penduduk Indonesia tumbuh dari orang tua yang pendidikannya hanya sembilan tahun. Mohon maaf, Pak Gubernur, lama pendidikan rata-rata penduduk Jawa Tengah itu delapan tahun. Artinya mayoritas penduduk Jawa Tengah lulusan SD, dan itulah yang menghasilkan anak lebih dari dua,” paparnya.
Kondisi itu, lanjut Dadan, berdampak langsung pada rendahnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi seimbang. Dadan menuturkan, sekitar 60 persen anak di Indonesia tidak bisa mengonsumsi susu secara rutin karena keterbatasan ekonomi.
