SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Hal ini ia sampaikan saat meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang, Senin, 30 September 2025.
Agus Jabo mengungkapkan, hingga kini sudah berdiri 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan total lebih dari 16.000 siswa yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera.
“Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin bisa sekolah, meraih cita-cita, dan akhirnya ‘menggraduasi’ orang tuanya dari kemiskinan. Inilah langkah nyata pemerintah dalam mengangkat derajat bangsa melalui pendidikan,” ujar Agus Jabo usai meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang.
Siswa Sekolah Rakyat bakal dapat seragam dan laptop gratis
Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, hingga asrama. Di Semarang, sekolah ini menampung 50 siswa tingkat SD dan 50 siswa tingkat SMA.
“Walaupun untuk anak-anak dari keluarga miskin, fasilitas yang tersedia adalah fasilitas unggulan. Mulai dari sarana belajar, asrama, hingga perpustakaan. Bahkan setiap siswa nantinya akan mendapat laptop dan delapan stel seragam,” jelas Agus Jabo.
BACA JUGA: Kisah Siswanto: Putrinya Gagal di SMA Negeri, Tapi Dapat Sekolah Gratis Lewat Program Kemitraan
Secara khusus di Jawa Tengah, sudah berdiri 13 Sekolah Rakyat dan akan bertambah satu lagi di Sragen.
“Totalnya nanti ada 14 titik di Jateng. Kami bekerja sama dengan pemda setempat. Termasuk memastikan gedung, guru, dan fasilitas siap di gunakan,” katanya.
Bekal Karakter, Literasi, dan Keterampilan dengan Pendidikan Anti-Kekerasan dan Anti-Intoleransi
Tak hanya menekankan aspek akademik, Sekolah Rakyat juga fokus pada pembentukan karakter, literasi, serta keterampilan vokasi.
“Harapan Presiden, lulusan Sekolah Rakyat ini pintar, berkarakter, cinta tanah air, memiliki literasi tinggi, dan siap bekerja. Jika tidak kuliah, mereka bisa langsung mandiri dan membantu orang tuanya,” ujar Agus Jabo.
Kemensos bersama kementerian terkait juga menekankan pentingnya pendidikan tanpa kekerasan, intoleransi, maupun perundungan.
“Setiap Sabtu ada pelatihan khusus anti-intoleransi, anti-kekerasan, dan anti-bullying. Siswa dilatih teori sekaligus praktik agar terbiasa hidup dalam toleransi dan disiplin,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menyatakan pihaknya siap melakukan pendampingan agar program Sekolah Rakyat berjalan optimal, terutama dalam mencegah perundungan maupun intoleransi.
“Setelah launching ini, kasus-kasus bullying harapannya berkurang. Karena sekolah rakyat sudah menjadi bagian dari pembinaan Dinas Pendidikan. Kami akan mendampingi proses pembelajaran sekaligus berkoordinasi dengan kepala sekolah rakyat terkait mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
BACA JUGA: Calon Murid Baru di Jateng Bakal Dapat Cek Kesehatan Gratis, Termasuk Sekolah Rakyat
Menurutnya, kolaborasi yang sudah dibangun antara Kemensos, pemda, dan lembaga terkait menjadi kunci agar sekolah ini berjalan sesuai harapan.
“Guru-guru dan pendampingnya sudah melalui pembekalan, termasuk kurikulum boarding yang memang dirancang untuk menekan potensi intoleransi,” pungkas Bambang. (*)
Editor: Farah Nazila
