SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro mengaku kecewa usai menghadiri dialog bersama Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Senin, 1 September 2025. Pasalnya, Kapolda Jawa Tengah maupun Pimpinan Polda Jawa Tengah tak hadir dalam kesempatan itu.
Bukan tanpa alasan, Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq Aoraqi mengungkap permintaan mereka kepada pemerintah daerah yang utama ialah membebaskan 7 (tujuh) orang rekan mereka yang masih menjadi tersangka penyerangan pada aksi MayDay pada Mei 2025 kemarin.
“Saya kira kalau untuk tuntutan BEM Semarang Raya cukup banyak. Namun dari Undip sebetulnya sangat menggaungkan untuk membebaskan teman-teman yang tujuh orang masih dalam penahanan sampai saat ini, masih jadi tersangka pasca aksi Mayday kemarin. Hari ini kita mengundang Pak Kapolda untuk hadir, namun tidak hadir,” ujar Ariq.
Ariq pun turut menyinggung janji Gubernur sekaligus Mantan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan Restorative Justice kepada tujuh orang rekan mereka yang polisi tahan. Namun hingga kini, Ariq menyebut janji itu tak kunjung ia terima.
“Kami juga menyampaikan kepada DPRD Jateng [agar] mereka sampaikan kepada Pak Gubernur terkait dengan janji beliau kepada teman-teman yang ada di Undip pada saat itu. Beliau menyampaikan bahwasanya kasus itu sudah di-Restorative Justice, namun sampai detik ini tidak ada kejelasan dari itu,” ujar Ariq.
BACA JUGA: Temui Mahasiswa Semarang, DPRD Jateng Janji Teruskan Permintaan RUU Perampasan Aset ke DPR RI
Jika sepekan setelah pertemuan itu berlangsung tak ada perubahan, maka Ariq tak segan untuk mengajukan undangan pertemuan kepada Ahmad Luthfi.
“Kita menagih janji Pak Gubernur [agar] betul-betul bisa mengimplementasi apa yang kemudian ia janjikan kepada teman-teman, sehingga tidak hanya omong-omong kosong. Kalau tidak ya kita akan membuat undangan terbuka kepada Pak Gubernur untuk kita menagih janji terkait dengan itu,” jelas Ariq.
Pihaknya pun bersama mahasiswa Undip lainnya membenarkan sempat walk out atau pergi sebelum dialog benar-benar rampung. Absennya Kapolda Jawa Tengah menjadi salah satu alasannya.
Tak hanya itu, Ariq merasa jawaban yang pihak DPRD Jawa Tengah berikan juga terlalu normatif.
“Itu salah satunya, tapi kita ngerasa dengan kehadiran DPRD Provinsi ini tadi jawabannya hanya normatif dan itu bukan dari Undip saja, kampus-kampus lain tadi mengatakan juga ke saya,” sambung Ariq.
