Meski begitu, Ariq menilai beberapa langkah yang pemerintah pusat maupun DPR RI ambil pasca gelombang aksi mahasiswa di sejumlah daerah sudah sedikit memberi jawaban. Namun, pihaknya menegaskan tuntutan utama BEM Undip tidak berfokus ke nasional, melainkan kasus tujuh rekannya yang masih tersangkut masalah hukum.
“Rasa-rasanya sudah sedikit terpenuhi itu dengan adanya evaluasi dan lain sebagainya, ada yang dinonaktifkan. Tapi tentu kita melihat ke depan, bukan hanya hari ini ya. Jikalau memang ada hal-hal yang kemudian patut kita perhatikan, evaluasi, kita akan penuhi di jalan,” terang Ariq.
BACA JUGA: Aksi Brutal di Kantor DPRD Jawa Tengah, Polisi Tangkap 54 Pelaku Demo Anarkis
Ia mengaku, prioritas mahasiswa Undip hari ini bukan pada isu-isu nasional, melainkan pada keadilan untuk rekan mereka yang dugaan kuat mendapat perlakuan represif aparat saat aksi MayDay.
“Kalau untuk nasional memang kita tidak terlalu fokus. Tapi kita fokus untuk membebaskan teman-teman dan mengusut tuntas kasus-kasus yang mungkin hari ini represif di kasus aparat. Harapannya ya dicoba diperbaiki,” ujarnya.
Ariq juga mengungkap ada tujuh mahasiswa Undip lainnya yang polisi tangkap saat aksi demonstrasi kemarin. Terlebih, kata Ariq, mereka masih wajib lapor dua kali seminggu ke polisi. Ia menilai tidak ada penjelasan jelas mengenai urgensi maupun batas waktu kewajiban itu.
“Ternyata kemarin teman-teman Undip diamankan. Nah, itu wajib lapor Senin-Kamis. Ada tujuh orang dari Undip kemarin. Maksudnya apa urgensinya wajib lapor, dan sampai kapan? Itu tidak ada penjelasannya,” ungkapnya.
Ariq menegaskan, tuntutan dalam pertemuan di Lapangan Simpang Lima kali ini tetap sama. Yakni mendesak pemerintah untuk benar-benar menepati janji pembebasan tujuh rekannya dan mengakhiri kriminalisasi pada mahasiswa. (*)
Editor: Farah Nazila
