“Kami yakin hadir bukan sebagai tamu di Jateng, tapi kami adalah anak negeri, bangsa, dan kami adalah wong Jateng yang di-shibghah atau dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman, yang tidak akan pernah memberangus atau mematikan budaya yang ada,“ pungkas Budhi.
Kawal kepemimpinan Luthfi-Yasin, PKS soroti angka pengangguran di Jateng masih tinggi
Tak hanya soal pembaruan kepengurusan, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, juga menegaskan komitmen PKS Jateng untuk tetap mengawal pemerintahan provinsi.
Hadi menyebut PKS menjadi bagian penting dari proses kemenangan Ahmad Luthfi-Gus Yasin di Pilgub Jateng 2024 lalu. Ia menilai dalam enam bulan kepemimpinan, sejumlah kebijakan gubernur sudah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Banyak kebijakan-kebijakan Pak Gubernur yang sudah memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan penurunan tarif BRT Rp1.000 untuk pensiunan dan pelajar, 17 ribu RTLH yang sudah terimplementasi, hingga perbaikan lebih dari 75 ruas jalan di Jawa Tengah.
Program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG yang ia sebut meraih capaian tertinggi di Indonesia juga menjadi indikator keberpihakan gubernur.
BACA JUGA: Susul PKB dan Golkar, Sebagian Kader PKS Cilacap Deklarasi Dukung Awaluddin-Vicky Shu
Meski begitu, Hadi menegaskan PKS tetap bersikap kritis. Menurutnya, angka pengangguran di Jawa Tengah masih cukup tinggi dan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah provinsi.
“Terkait dengan angka pengangguran masih cukup tinggi bagi ukuran di Jawa,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan PHK massal dan menilai UMKM harus menjadi solusi utama.
“Kita terus akan mengawal mendorong kepada Pak Lutfi untuk program-programnya mengarah kepada penyelesaian pengangguran. PHK yang cukup masif di Jawa Tengah sehingga pendekatan UMKM sebagai solusi ini terus kami dorong,” sambungnya.
Arahan serupa juga ia tekankan kepada fraksi PKS di DPRD Provinsi agar tetap kritis dalam pembahasan kebijakan publik.
“Kami memerintahkan fraksi DPRD provinsi untuk tetap kritis dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan keberpihakan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
