Sebelumnya, imbas keracunan massal, ternyata baru sebagian dapur SPPG MBG di Jawa Tengah yang memiliki SLHS. Hal itu lantaran pemberlakuan aturan SLHS baru setelah insiden keracunan massal yang menimpa hampir ribuan siswa di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025.
Merespons hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan proses penerbitan sertifikat layak higienitas untuk penyedia MBG sekolah saat ini tengah berjalan.
BACA JUGA: Jadi Contoh SPPG Terbaik, Begini Strategi Penyajian Menu Dapur MBG di Blora Agar Tetap Fresh
“Ini lagi berproses ya, karena sebelumnya memang tidak ada persyaratan [SLHS] itu [untuk setiap SPPG]. Baru dalam rapat di Jakarta kemarin diputuskan harus ada sertifikat tersebut,” ujar Sumarno saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu, 1 Oktober 2025.
Kendati begitu, Sumarno menekankan sertifikat bukan sebatas formalitas dokumen, melainkan harus benar-benar menjamin keamanan MBG yang anak-anak konsumsi.
Oleh sebab itu, Sumarno mendorong Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Jawa Tengah dapat memproses SLHS maksimal 20 hari.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar memproses percepatan maksimal 20 hari. Tapi saya tekankan jangan hanya formalnya, substansinya juga harus terpenuhi,” sambungnya.
Dalam hematnya, asesmen lapangan merupakan poin penting untuk memastikan standar higienis benar-benar berlaku. Mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan, hingga proses pengolahan.
“Yang kita harapkan bukan hanya dokumennya, tapi aplikasinya di lapangan. Sehingga ada jaminan makanan yang tersaji itu aman bagi anak-anak dari sisi food security,” ujarnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
