PEKALONGAN, beriajateng.tv – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didorong turun tangan terkait tayangan salah satu televisi swasta yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
Hal itu terungkap oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, usai menghadiri FGD bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis, 16 Oktober 2025.
“Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik. Di sini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah pihak televisi produksi,” terang Mohammad Saleh.
Terkait hal tersebut, ia menyebut perlu adanya tabayyun (kroscek). Terutama, dari pihak televisi swasta untuk bisa mengetahui kehidupan sebenarnya di pesantren.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Dorong Sinergi DPRD-Media: Kawal Pembangunan Daerah
Hal lain akibat peristiwa itu, kata dia, ada hal yang lebih penting, yakni perlunya check and recheck.
“Di mana jika kita amati produk tayangan itu sumber informasinya dari netizen, yakni yang bagaimana, dari pihak mana, dan lain sebagainya,” tuturnya.
