Jateng

Soal Gubernur Jateng Sebut Perut Anak Kaget saat Makan Spageti MBG, LP2K: Jangan Ngeles

×

Soal Gubernur Jateng Sebut Perut Anak Kaget saat Makan Spageti MBG, LP2K: Jangan Ngeles

Sebarkan artikel ini
LP2K jateng pertamina
Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid saat ditemui di kantornya, Rabu, 26 Februari 2025. (Fadia Haris Nur Salsabila/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang menyebut perut anak-anak “kaget” saat menyantap menu spageti dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Luthfi juga meminta masyarakat agar tidak membesar-besarkan kasus keracunan yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah penerima MBG.

Mufid menilai pernyataan Gubernur Jateng itu justru terkesan mengalihkan persoalan utama MBG, yakni lemahnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaannya.

“Pak Gubernur lupa bahwa anak-anak sekarang sudah biasa makan spageti. Itu bukan makanan baru. Jadi jangan ngeles, sebaiknya fokus pada persoalan utama, yaitu ketidaksiapan penyediaan MBG yang berdampak pada rendahnya keamanan produk,” ujar Mufid saat beritajateng.tv konfirmasi Sabtu, 11 Oktober 2025.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan kebiasaan konsumsi anak. Para siswa penerima MBG tetap berstatus sebagai konsumen yang berhak atas keamanan dan keselamatan pangan, sebagaimana peraturannya tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Walaupun disebut makanan gratis, sebenarnya itu dibayari oleh pemerintah. Artinya, siswa tetap berposisi sebagai konsumen yang berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan produk,” tegasnya.

BACA JUGA: Viral Pernyataan Gubernur Jateng Soal MBG, Ahli Gizi Undip: Bukan Jenis Makanan yang Picu Keracunan

Mufid menilai, lemahnya perhatian terhadap aspek keselamatan konsumen menunjukkan pemerintah dan penyelenggara MBG belum menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama.

“Ini disayangkan, karena anggaran MBG itu besar. Kalau programnya tidak berlangsung dengan baik, justru masyarakat yang rugi,” katanya.

Ia juga mengaitkan kasus keracunan massal siswa dengan buruknya pengelolaan Satuan Pelaksana Penyedia Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar higienitas.

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan