SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Layanan Umum (BLU) Kota Semarang menyatakan telah menindaklanjuti armada bus BRT Trans Semarang dengan pintu terbuka.
Kepala BLU Trans Semarang, Haris Setyo Yunanto membenarkan armada Trans Semarang dengan pintu terbuka itu merupakan armada koridor IV.
Pihaknya telah mengecek dan menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat soal pintu armada yang terbuka. Dari penelusuran rupanya terdapat temuan adanya kerusakan pada seal hidrolis yang membuat pintu armada tertunda untuk menutup.
BACA JUGA: Viral Bus Trans Semarang Rusak Pintu dan AC, Warga Tagih Janji Kampanye Agustina-Iswar
“Jadi, seal hidrolisnya bocor. Sebenarnya, bisa nutup cuma delay karena seal bocor jadi tekanan anginnya untuk mendorong kurang maksimal,” jelas Haris melalui pesan singkat, Rabu, 9 April 2025.
Haris memaparkan jika peremajaan armada BrT Trans Semarang rencananya akan Pemkot anggarkan pada APBD murni 2026. Dia berharap, BLU mendapat alokasi anggaran untuk peremajaan pada tahun depan.
“Rencana dengan anggaran murni, harapannya ada anggaran tahun depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Haris menyebut, jumlah keseluruhan armada Trans Semarang yang melayani masyarakat sebanyak 305 unit. Hingga saat ini, 66 armada sudah peremajaan.
“Lebih kepada mesinnya kalau bicara peremajaan. Karena kondisi BBM kita sedang kurang sehat. Mesin paling ideal mesin euro 6,” ungkapnya,
Dia berharap, seluruh armada bisa dilakukan peremajaan, termasuk armada di Koridor 1 dan 5 yang merupakan aset pemerintah.
“Insyaalah tahun ini akan kami priooitaskan kajian untuk peremajaan. Bus pemerintah armada terakhir sudah 7 – 9 tahun lalu. Sudah waktunya (peremajaan),” sebutnya.
Haris mengakui banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan Trans Semarang. Termasuk terjadinya cumi-cumi darat atau asap pekat.
Dia menyampaikan, nilai kontrak BLU dengan pihak ketiga masih sama sejak 2023. Nilai ini tidak relevan dengan tuntutan kepada para operator untuk memberikan layanan yang prima.
“Ketika kami menekankan pelayanan prima kepada konsorsium. Ada sedikit ketidakrelevanan antara jasa yang di bayar dengan realita di lapangan,” ujar Haris. (*)
Editor: Elly Amaliyah
