SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperkuat jalur afirmasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Kebijakan ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan secara gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, menegaskan bahwa skema afirmasi sudah final dan siap pihaknya terapkan pada pelaksanaan SPMB 2026 mendatang. Pemerintah memprioritaskan siswa dari keluarga miskin untuk masuk ke sekolah negeri maupun swasta gratis.
“Untuk jalur afirmasi bagi anak dari keluarga tidak mampu sudah kami tetapkan. Mereka bisa memilih sekolah negeri, dan jika tidak tertampung akan kami arahkan ke sekolah swasta gratis,” ujar Ahsan.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 33 sekolah swasta gratis di Kota Semarang yang siap menampung siswa dari keluarga kurang mampu.
Seluruh proses penerimaan akan terintegrasi dalam sistem online SPMB sehingga memudahkan calon siswa dalam memilih sekolah.
“Dengan sistem ini, anak-anak dari keluarga miskin tidak perlu lagi bingung mencari sekolah. Kami pastikan mereka tetap tertampung di layanan pendidikan gratis,” jelasnya.
Menurut Ahsan, kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
BACA JUGA: Soal Putusan MK Sekolah Swasta Gratis, Kota Semarang Sudah Terapkan Sejak 2020
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot Semarang juga mengintegrasikan berbagai sumber data dalam proses seleksi.
Data peserta akan di padankan dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial.
“Pemadanan data berjalan secara menyeluruh, mulai dari Pusdatin, Dukcapil untuk validasi alamat, hingga DTKS untuk memastikan kondisi ekonomi. Dengan sistem ini, penyaluran bantuan menjadi lebih akurat,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi. (*)
Editor: Elly Amaliyah
