PEKALONGAN, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan demokrasi merupakan panggung utama aspirasi masyarakat. Karena itu, kepercayaan publik menjadi pondasi utama yang perlu dirawat bersama agar sistem demokrasi tetap kokoh dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.
Hal tersebut Sumanto ungkapkan sebelum membuka Seminar “Membaca Ulang Demokrasi, Kepercayaan Publik, Gerakan Generasi Muda, dan Tantangan Legitimasi Pemerintah” di Ballroom Hotel Nirwana Pekalongan, Jumat, 31 Oktober 2025.
Ia menambahkan, gerakan generasi muda harus pemerintah libatkan sebagai motor penggerak perubahan positif yang mampu menyuarakan aspirasi dan inovasi. Sumanto mengambil contoh maraknya aksi demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Sumanto Serahkan Bantuan Ayam, Berharap Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga
Masyarakat memprotes barbagai kebijakan, khususnya terkait kenaikan pajak yang dianggap memberatkan. Selain itu, mereka juga menganggap kurang adanya empati dari para penyelenggara negara atas kondisi yang masyarakat hadapi.
“Hal ini sekaligus mencerminkan krisis legitimasi dan meningkatnya rasa frustrasi masyarakat terhadap lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik dari pemerintah,” ujarnya dalam acara gelaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng tersebut.
Menurut Sumanto, dalam gerakan aksi massa yang terjadi Agustus lalu, Gen Z menjadi motor utama. Mereka bergerak melalui sosial media dan turun ke jalan. Dengan melek digital dan kepedulian terhadap isu publik, generasi muda menjadi agen perubahan yang mampu mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi rakyat.
Sumanto minta DPRD Jateng menjembatani kepentingan masyarakat
Maka, berbagai aspirasi yang muncul tersebut perlu mendapatkan kanal yang tepat. Salah satunya melalui lembaga DPRD Jateng yang menjadi perwakilan masyarakat.
“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat, DPRD Jawa Tengah memegang tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
BACA JUGA: Sumanto: Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan Jawa Tengah
