SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, meminta agar penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipercepat supaya intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya tepat sasaran.
”Targetnya, Januari tahun 2026 ada komitmen untuk menyelesaikan, lengkap dengan pemeringkatannya mulai dari desil 1 hingga desil 10,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperbarui 22.340.412 data kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN.
BACA JUGA: Peringati Hari Guru, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh untuk Guru Non ASN dan Swasta
Manfaat DTSEN
Taj Yasin mengatakan, data tunggal itu memiliki manfaat yang sangat signifikan. Data tersebut bukan hanya sekedar angka. Akan tetapi, menjadi pondasi dalam pengambilan kebijakan yang proporsional, benar, dan adil. Termasuk sebagai dasar untuk intervensi kemiskinan supaya tepat sasaran.
Bahkan, monitoring program graduasi kemiskinan juga bisa menggunakan DTSEN. Hal itu sebagaimana yang dilakukan di Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan, pemutakhiran data menjadi DTSEN merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut nantinya akan terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).
BACA JUGA: Gandeng Akademisi, Pemprov Jateng Bakal Sosialisasi Enam Hari Sekolah dalam Waktu Dekat
Melalui DTSEN, pemutakhiran data dapat berlangsung setiap tiga bulan sekali. Alhasil, setiap program penyaluran bantuan sosial berdasarkan data terbaru tersebut.
“Bisa jadi, orang yang sebelumnya dapat bantuan sosial menjadi tidak dapat. Ia sudah inclusion error atau sudah naik kelas. Ada orang yang belum dapat, kemudian setelah pemutakhiran data tiga bulan bisa dapat. Jadi, tergantung pemutakhiran datanya,” ucapnya.
Soal graduasi kemiskinan, Saifullah menambahkan, Kemensos menargetkan 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari Program Keluarga Harapan (KPH) secara nasional pada 2026.
Untuk itu, butuh dukungan kebersamaan dalam mencapai target itu. Termasuk sinergi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (*)
