Sama halnya dengan Fahmy, Ketua Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Provinsi Jateng, Supriyanto menilai Pemprov Jateng perlu menaungi tambang rakyat ilegal. Khususnya, lewat cara mewadahi masyarakat dengan memberikan akses permodalan dan kredit.
“Pemprov Jateng perlu memberikan akses permodalan dan kredit usaha dengan persyaratan dan bunga subsidi. Karena pelaku usaha tambang itu bagian dari UMKM, ini bisa menggerakan roda perekonomian lokal,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
