SEMARANG, beritajateng.tv – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng mendukung penuh sejumlah poin sikap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait konflik Rempang yang ditetapkan pada Minggu, 13 September 2023 kemarin.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM mengeluarkan delapan poin sikap terkait dengan bentrok yang terjadi di Pulau Rempang hasil penolakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Menanggapi hal tersebut Ketua PWM Jateng, Dr. KH. Tafsir, M.Ag., menyatakan pihaknya mendukung sikap yang telah PP Muhammadiyah tetapkan. Bahkan, KH. Tafsir siap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perjuangan warga Rempang.
KH. Tafsir mengungkapkan bahwa konflik Rempang merupakan keprihatinan bersama, termasuk warga Muhammadiyah, terkait bagaimana sebuah konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat yang tidak dikehendaki malah terjadi.
“Tapi itu yang terjadi di lapangan, selalu saja pembangunan memakan korban. Bagaimana bisa pembangunan memakan korban? Yang semestinya pembangunan untuk kesejahteraan dan membawa berkah untuk masyarakat, tapi yang terjadi malah ada konflik,” jelas KH Tafsir kepada beritajateng.tv, Selasa, 20 September 2023.
Dalam kesempatan ini, KH. Tafsir turut menyatakan keprihatinannya atas situasi yang warga Rempang alami. Ia pun berharap agar segera ditemukan solusi terbaik yang berpihak penuh atas hak-hak dan keadilan warga Rempang.
“Kita sedih dan prihatin, mudah-mudahan warga Rempang tabah menjalaninya dan solusi terbaik bisa segera ditemukan,” lanjutnya.
Sikap PP Muhammadiyah atas Konflik Rempang
Sebelumnya, Ketua PP Muhammdiyah, Busyro Muqoddas, dalam keterangan tertulisnya mengeluarkan delapan sikap terkait apa yang terjadi di Rempang.
Dalam pernyataannya, PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek Rempang Eco City. Selain itu, mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera membebaskan warga yang tengah polisi tahan.
Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjamin hak-hak warga Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang mereka tempati selama ini.
Kepada pimpinan TNI dan Polri, Muhammadiyah mengajukan permintaan untuk menarik pasukan dari lokasi Pulau Rempang. Mereka juga mendesak pencopotan sejumlah pejabat yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
DPR RI juga tidak luput dari sorotan Muhammadiyah. Mereka mendesak agar DPR RI mengevaluasi segala aturan yang merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan mandat konstitusi.
Sementara itu, Muhammadiyah juga memberikan masukan terkait pembangunan jangka panjang dan menengah. Mereka menyarankan agar Kementerian PPN/Bappenas melibatkan pihak yang terdampak dalam perencanaan pembangunan ini, dengan memastikan prinsip keadilan antar generasi.
Terakhir, Muhammadiyah menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab dalam pemulihan perempuan dan anak yang terdampak oleh kejadian-kejadian brutal yang terjadi. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
