“Ya termasuk infrastruktur irigasi kami benahi yang kurang-kurang, tapi sudah kami lakukan di tahun 2025,” sambungnya.
Tambah anggaran tahun 2026 untuk kesejahteraan petani dan nelayan
Dalam RPJMD baru, Pemprov Jawa Tengah juga berencana menambah alokasi anggaran di bidang pertanian dan peternakan. Penambahan itu, menurut Harso, cukup signifikan karena adanya penggabungan struktur organisasi yang baru.
“Kita di Jawa Tengah signifikan sekali karena Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru kami bangun gabung dengan pertanian dan peternakan. Jadi kami menganggarkan tidak hanya mandatory, tapi kami meningkatkan pertanian menjadi 9 juta ton, itu perlu kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan anggaran tidak hanya untuk penyediaan benih dan bibit, tapi juga perlindungan bagi petani dan nelayan melalui asuransi gagal panen dan asuransi nelayan.
“Kami tetap memberikan, kalau pas bencana, asuransi gagal panen, itu tidak hanya di pertanian, tapi juga asuransi untuk nelayan. Kami berikan semuanya, kami arahkan ke sana,” lanjut Harso.
Selain itu, Pemprov juga mengembangkan tata kelola pertanian terpadu atau integrated farming dari hulu ke hilir untuk menambah nilai tambah produksi.
“Integrated farming ini hulu-hilirnya kena semuanya, untuk menambah value bersama,” tambahnya.
Bappeda Jateng dorong belanja berkualitas lewat e-Planning
Lebih jauh, Harso juga menyinggung kegiatan Rakor Input e-planning yang Bappeda Jawa Tengah gelar pada kesempatan itu. Dalam kegiatan ini turut para kasubbag program dinas dan badan di Jawa Tengah.
“Iya, kegiatan hari ini kami mengumpulkan para kasubbag program dinas atau badan di Jawa Tengah. Bahwasanya ini untuk sosialisasi analisis standar belanja. Dan juga nantinya pas input itu ada automasi di dalam sistem e-planning di GRMS kami,” jelasnya.
Menurut Harso, penerapan e-planning ini penting untuk memastikan pemakaian setiap rupiah APBD secara efektif, efisien, dan berintegritas.
