SEMARANG, beritajateng.tv – Menjadikan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional jadi target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menyebut perwujudan visi misi Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional itu merupakan gagasan murni yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Hal itu Harso ungkap saat dijumpai usai menghadiri Rakor Input e-planning Renja 2026, Sosialisasi Analisis Standar Belanja, dan Penerapan Automasi Analisis Standar Belanja pada e-planning di kantor Bappeda Jawa Tengah, Jumat, 3 Oktober 2025.
“RPJMD Jawa Tengah kita sesuai tema, tentunya di tahun 2026 ini, baik bupati/wali kota dan gubernur, menjadi tahun pertama pelaksanaan visi-misi, karena 2025 kemarin kan APBD sudah jadi Desember 2024, jadi mereka tinggal menjalankan. Ini kan murni sesuai perencanaan dan penganggaran untuk visi-misi Gubernur mengangkat Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional,” terang Harso.
BACA JUGA: Gerakan Petani Peduli Inflasi, Cara Pemprov dan BI Jateng Stabilkan Harga Pangan
Guna mewujudkan visi-misi tersebut, tutur Harso, Pemprov Jawa Tengah akan menarget produksi padi sebanyak 9 juta ton.
Kata Harso, target pembangunan pangan di Jawa Tengah bukan cuma produksi 9 juta ton atau kuantitas saja, namun juga menyasar kualitas konsumsi pangan masyarakat lewat pola makan yang lebih beragam dan menekan angka gizi buruk atau kurang gizi.
“Tentunya kita sudah mengedepankan targetnya ya, produksi dan produktivitas. Kita [target] 9 juta ton se-Jawa Tengah produksinya dan juga nanti ada indeks ketahanan pangan kita melalui pola pangan harapan dan juga prevalensi under nutrition atau ketidakcukupan konsumsi pangan di masyarakat kita bersama,” jelas Harso.
Selain itu, tutur Harso, Pemprov Jawa Tengah juga akan memperbaiki infrastruktur irigasi di Jawa Tengah yang belum terselesaikan di tahun anggaran 2025.
“Ya termasuk infrastruktur irigasi kami benahi yang kurang-kurang, tapi sudah kami lakukan di tahun 2025,” sambungnya.
Tambah anggaran tahun 2026 untuk kesejahteraan petani dan nelayan
Dalam RPJMD baru, Pemprov Jawa Tengah juga berencana menambah alokasi anggaran di bidang pertanian dan peternakan. Penambahan itu, menurut Harso, cukup signifikan karena adanya penggabungan struktur organisasi yang baru.
“Kita di Jawa Tengah signifikan sekali karena Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru kami bangun gabung dengan pertanian dan peternakan. Jadi kami menganggarkan tidak hanya mandatory, tapi kami meningkatkan pertanian menjadi 9 juta ton, itu perlu kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan anggaran tidak hanya untuk penyediaan benih dan bibit, tapi juga perlindungan bagi petani dan nelayan melalui asuransi gagal panen dan asuransi nelayan.
“Kami tetap memberikan, kalau pas bencana, asuransi gagal panen, itu tidak hanya di pertanian, tapi juga asuransi untuk nelayan. Kami berikan semuanya, kami arahkan ke sana,” lanjut Harso.
Selain itu, Pemprov juga mengembangkan tata kelola pertanian terpadu atau integrated farming dari hulu ke hilir untuk menambah nilai tambah produksi.
“Integrated farming ini hulu-hilirnya kena semuanya, untuk menambah value bersama,” tambahnya.
Bappeda Jateng dorong belanja berkualitas lewat e-Planning
Lebih jauh, Harso juga menyinggung kegiatan Rakor Input e-planning yang Bappeda Jawa Tengah gelar pada kesempatan itu. Dalam kegiatan ini turut para kasubbag program dinas dan badan di Jawa Tengah.
“Iya, kegiatan hari ini kami mengumpulkan para kasubbag program dinas atau badan di Jawa Tengah. Bahwasanya ini untuk sosialisasi analisis standar belanja. Dan juga nantinya pas input itu ada automasi di dalam sistem e-planning di GRMS kami,” jelasnya.
Menurut Harso, penerapan e-planning ini penting untuk memastikan pemakaian setiap rupiah APBD secara efektif, efisien, dan berintegritas.
“Ini juga akan mewujudkan nantinya terutama program-program prioritas tidak dibelanjakan yang tidak perlu. Artinya berkualitas, inilah yang kami kedepankan. Belanja berkualitas, belanja berkualitas inilah yang mau kami wujudkan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
