Kepada perwakilan yang hadir, Woro menegaskan proses pengajuan kegiatan yang berkaitan dengan keluarnya anggaran Pemprov Jawa Tengah harus terencana minimal satu tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Ramai Kasus Batalnya Lomba Tari Tingkat Jateng di Semarang, Ini Klarifikasi Taman Indonesia Kaya
“Kalau kita proses penganggarannya di Pemprov Jateng, ini ada uang atau tidak? Sudah direncanakan di anggaran rumah tangga pemerintah satu tahun sebelumnya. Itu kan perencanaan mestinya dibuat lima tahun, untuk perencanaan per tahun harus sudah diajukan, prosesnya juga lewat DPRD. Gak bisa sesukanya sendiri,” tegas Woro.
Terlebih, kata Woro, tak semua pengajuan kegiatan bisa langsung pihaknya terima.
“Dan itu pun masih lihat urgensinya, [karena] duit itu kan terbatas, kayak rumah tangga. Jadi itu harus kami atur, gak bisa njaluk kek’i, njaluk kek’i (minta, kasih). Belum tentu setiap pengajuan bisa langsung acc, kami biasanya rapatkan tim. Kalau keolahragaan, pariwisata, itu di Disporapar,” tegasnya.
Ketua DPD APMIKIMMDO minta Mei Sulistyoningsih mendapat sanksi
Ketua DPD APMIKIMMDO Jawa Tengah, Ariyanto, yang turut hadir dalam audiensi itu meminta agar Mei Sulistyoningsih agar mendapat sanksi atas perbuatannya.
“Dia [Mei Sulistyoningsih] akan semakin merasa di atas angin karena sudah mekakukan pelanggaran, merugikan banyak orang. Kalau gak dapat sanksi semakin besar kepala. Kami mohon tindaklanjuti,” ujar Ariyanto.
BACA JUGA: Gagal Ikut Lomba Tari Tingkat Jateng, Puluhan Orang Tua Ngamuk di Taman Indonesia Kaya Semarang
Menanggapi Ariyanto, perwakilan Polrestabes Semarang yang hadir mempersilakan Ariyanto maupun orang tua peserta lomba untuk menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.
“Pak Ariyanto mungkin ada kuasa hukum dan sebagainya, mohon gunakan, tolong siapkan alat bukti, saksi, mungkin alat bukti yang lebih konkret, monggo sampaikan ke penyidik nanti,” ujar perwakilan Polrestabes Semarang tersebut. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
