Sebelumnya, Bapenas mengungkapkan penyaluran beras SPHP produksi Perum Bulog masih belum optimal. Berdasarkan hasil pemantauan pada 11-22 Agustus 2025, beras SPHP belum tersedia di sebagian besar pasar tradisional, ritel modern, kios pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dipantau.
“Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran beras SPHP masih belum optimal,” Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin, 25 Agustus 2025 lalu.
Bapanas ungkap beras premium juga langka di beberapa ritel modern
Selain beras SPHP Bulog, temuan Bapanas menunjukkan beras premium juga langka di sejumlah ritel modern. Kebanyakan beras yang dijual adalah beras fortifikasi atau beras yang sengaja diperkaya dengan tambahan zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, vitamin dan zinc, yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat.
“Kemudian yang kedua, beras premium juga terpantau langka atau tidak tersedia di ritel modern. Saat ini mayoritas beras yang ritel modern jual adalah beras fortifikasi yang harganya relatif lebih tinggi daripada beras premium,” tambahnya.
Meski demikian, Andriko mengatakan stok beras nasional terpantau aman. Dalam kesempatan yang sama, Perum Bulog memastikan stok beras yang pihaknya miliki saat ini mencapai 3,9 juta ton.
BACA JUGA: Gandeng Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Bulog Jateng: Sudah 12 Koperasi, Terbanyak di Solo
“Stok ini terus bergerak karena untuk kegiatan bantuan pangan dan SPHP. Posisinya sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung kegiatan yang pemerintah tugaskan kepada Perum Bulog,” kata Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Rini Andrida.
Rini menjelaskan penyaluran beras SPHP terus berjalan. Namunm baru terealisasi sebesar 70.519 ton atau 5,35 persen dari target penyaluran periode Juli hingga Desember 2025.
“Dengan rata-rata bervariasi seperti ini yang dapat kami lihat. Dan insyaallah ini sudah mendekati target [yang Kementerian Dalam Negeri minta], kurang lebih sekitar 7.000 [ton per hari] dan ini variatif. Nah, ini terus kami upayakan untuk optimalisasinya,” ujar Rini. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
