“Kami pertanyakan kenapa tidak ada kebebasan pers dan kebebasan bersuara. Padahal media penting untuk mengangkat kasus ini agar publik tahu bahwa kepala sekolah membatasi gerak kami,” tegasnya.
Ia juga mengungkap bahwa sebagian korban kini memilih melapor dengan bantuan tim hukum independen yang tidak terafiliasi dengan sekolah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
“Korban sudah punya lembaga hukum sendiri. Kami sarankan mereka melapor lewat lawyer, bukan lewat dinas atau kepala sekolah, karena arahnya tidak jelas,” jelasnya.
Albani menilai kepercayaan siswa dan korban terhadap pihak sekolah maupun dinas terkait sudah menurun.
“Kami hanya ingin kepala sekolah bersikap fair dan transparan. Kalau tetap menutup-nutupi, kami minta beliau turun dari jabatannya,” pungkasnya.
Pernyataan sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah
Sebelumnya, Kepala SMAN 11 Semarang, Rr Tri Widiyastuti, membantah tudingan bahwa pihak sekolah tertutup dalam menangani kasus konten kecerdasan buatan (AI) yang menimpa sejumlah alumni dan siswi sekolahnya.
“Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Kami terbuka. Informasi terus kami gali dari wakil kepala sekolah dan para guru. Kami berdialog dan berdiskusi soal masalah ini,” ujarnya saat beritajateng.tv temui di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Tri menilai, anggapan bahwa sekolah menolak laporan korban dan meminta mereka langsung mengadu ke dinas merupakan kesalahpahaman.
“Itu keliru. Kami sudah meminta tim kesiswaan dan guru untuk bersama-sama memfasilitasi korban. Kalau korban datang ke sekolah, tentu akan kami bantu dan fasilitasi,” jelasnya.
BACA JUGA: Bantah Tutupi Kasus AI Chiko, Kepala Sekolah SMAN 11 Semarang: Kami Berpihak Pada Korban
Ia juga menegaskan bahwa posisi sekolah jelas, berpihak pada korban dan menolak segala bentuk tindakan yang mencoreng nilai moral maupun karakter siswa.
