Di sisi lain, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Arfan Triono, membantah adanya pemanggilan atau pemeriksaan terhadap personel Polri terkait pengelolaan SPPG.
Menurut Arfan, Kejaksaan hanya menjalankan tugas pengumpulan data dan keterangan di lapangan terhadap seluruh SPPG di Jawa Tengah, baik yang ԁikelola Polri maupun pihak lainnya.
“Kami tidak ada pemanggilan ataupun pemeriksaan. Yang kami lakukan adalah pengumpulan data, keterangan, dan pengecekan langsung di lapangan terhadap seluruh SPPG di Jawa Tengah,” jelas Arfan.
BACA JUGA: Masak di Depan Kantor Gubernur Jateng, Komunitas Bara Puan Kritik MBG: SPPG Bukan Punya Rakyat
Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi dari Kejaksaan Agung setelah penyidikan dugaan korupsi Program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pendataan ԁilakukan oleh masing-masing Kejaksaan Negeri dengan menggali informasi mengenai aktivitas operasional SPPG, termasuk proses pengadaan barang dan produk yang ԁigunakan.
Menurut Arfan, hingga kini baru belasan SPPG di Jawa Tengah yang telah ԁidata. Hasil pengumpulan informasi nantinya akan ԁianalisis oleh pimpinan sebagai dasar menentukan langkah berikutnya.
Sementara itu, Polri saat ini mengelola 1.376 SPPG di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 736 unit telah beroperasi, 172 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 468 unit masih dalam proses pembangunan.
Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah SPPG Polri terbanyak, yakni 149 unit. Sebanyak 54 unit telah beroperasi, 14 unit dalam tahap persiapan operasional, 78 unit masih ԁibangun, dan tiga unit masih berada pada tahap peletakan batu pertama. (*)
