Angka ini menunjukkan respons atas keluhan masyarakat yang diterima Walikota maupun Wakil Walikota sejak awal masa jabatan. “Jumlahnya tidak main-main. Ini akan terus didata dan dikembangkan,” sambungnya.
Sebagai bentuk intervensi aktif, Pemkot menggunakan APBD untuk membiayai iuran BPJS bagi 7.217 pekerja rentan tersebut. Selain itu, melalui skema BPH JHT, sebanyak 500 pekerja juga menjamin perlindungan jangka panjangnya.
Walikota Agustina juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan juga dengan pembangunan infrastruktur.
“Apa yang kurang dari kesehatan? Sarana. Jadi Pustu (Puskesmas Pembantu) harus ditambah, Puskesmas harus ditambah, rumah sakit juga. Kalau belum bisa nambah. Ya bekerja sama dengan rumah sakit swasta,” ujarnya.
Ia berharap setiap wilayah memiliki akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang layak. “Kalau sekarang masih Pustu, ya meningkat jadi Puskesmas. Yang belum punya, kita bangun Pustunya. Kita ingin hadirkan lembaga kesehatan yang proper,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
