PATI, beritajateng.tv – Gelombang desakan pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo, terus menguat.
Warga Kabupaten Pati kini menggalang petisi terbuka sebagai bentuk dukungan dan tekanan agar Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan di DPRD Pati bekerja serius, transparan, dan tuntas.
Petisi yang berjudul “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas” menyebar luas di berbagai media sosial sejak Rabu, 20 Agustus 2025.
Inisiatif ini diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai wujud kekecewaan dan perlawanan warga terhadap kepemimpinan Sudewo yang dinilai bermasalah.
BACA JUGA: Husein Mundur, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tegaskan Tetap Kawal Pemakzulan Bupati Sudewo
Em Sastroatmodjo, inisiator petisi sekaligus koordinator Masyarakat Cluwak Bergerak, menegaskan bahwa masyarakat tak ingin Pansus hanya menjadi panggung sandiwara politik. Ia mendesak DPRD Pati menunjukkan keberanian untuk benar-benar menindak dugaan pelanggaran yang Bupati lakukan.
“Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan. Petisi ini adalah bentuk pengawasan rakyat. Kami juga mendirikan posko pengawalan di depan kantor bupati,” kata Em, Kamis, 21 Agustus 2025.
Sejak peluncuran, petisi tersebut langsung mendapat ratusan tanda tangan hanya dalam hitungan jam.
Warga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Sudewo, terutama terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2025, yang ternilai memberatkan dan memicu gejolak sosial.
Meskipun peraturan itu telah dibatalkan, warga menegaskan bahwa akar masalah tidak selesai begitu saja. Demonstrasi besar pada 13 Agustus lalu menjadi sinyal kuat bahwa sebagian besar masyarakat Pati sudah kehilangan kepercayaan terhadap Sudewo.
“Kami tidak mau di pimpin oleh bupati yang arogan. Ucapan dan kebijakannya sering menantang rakyat bahkan terkesan mengintimidasi,” tambah Em.
Ia juga menuding Bupati Sudewo menggunakan cara-cara otoriter dalam memimpin. Menurutnya, Sudewo kerap melakukan mutasi hingga pemecatan pegawai secara sepihak, serta menekan instansi pemerintah yang teranggap tidak sejalan.
Lebih lanjut, warga menilai pentingnya pengawalan terhadap proses pemakzulan agar tidak terjadi kompromi politik antara DPRD dan pihak eksekutif.
“Kami ingin proses Pansus di buka ke publik. Jangan sampai DPRD ‘main mata’. Suara rakyat jelas: kami ingin keadilan dan transparansi,” tegas Em.
