Karena itu, ia menilai perlu adanya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.
“Di sisi lain, Mohammad Saleh juga berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena dia juga mengusulkan perbaikan asas,” kata Ayu.
Sementara itu, Mohammad Saleh mengatakan karya tulisnya ini berangkat dari keprihatinannya terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ternilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Ia menilai sejumlah proyek pembangunan masih menyisakan persoalan lingkungan, sosial, hingga agraria.
“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu. Tapi tidak melupakan keadilan ekologis. Karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” ungkapnya.
BACA JUGA: Mohammad Saleh Tekankan Seni Budaya sebagai Pilar Karakter Bangsa
Dalam penelitiannya, Saleh menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk merekonstruksi regulasi PSN. Hal itu, menurutnya, agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
Tugas akhir tersebut menyoroti sejumlah regulasi. Di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024, yang ternilai perlu penguatan substansi keadilan ekologis.
“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat. Juga pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya bisa membuat aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut. (*)
Editor: Farah Nazila
