“Kita tunggu NIP-nya keluar dari BKN, petunjuk teknis dari BKN, kemudian kita laksanakan hal serupa itu (pelantikan dan pengambilan sumpah/janji). Harapannya sebelum 1 Oktober,” terangnya.
Lebih lanjut Joko memaparkan, PPPK paruh waktu memiliki status yang sama dengan ASN lainnya, baik dari segi hak maupun kewajiban. Perbedaannya, terletak pada sistem penggajian.
“Kalau penuh waktu itu sistem penggajiannya berapa jumlahnya berdasarkan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah. Tapi kalau paruh waktu, berapa besaran gajinya bergantung masing-masing instansi dan masing-masing pemerintah daerah, pemerintah lembaga,” jelas Joko.
Demikian, lanjutnya, para PPPK paruh waktu tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ASN pada umumnya. Termasuk mendukung berbagai program pemerintah daerah.
“Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah untuk menggaji sesuai dengan kemampuan,” imbuhnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
