SEMARANG, beritajateng.tv – Kewajiban membawa minyak jelantah, mengurus administrasi bertahun-tahun, hingga mengikuti kegiatan rutin menjadi sorotan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang.
Keluhan tersebut mendorong warga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengevaluasi mekanisme kegiatan agar lebih efektif dan tidak membebani kader.
Hingga Senin (19/10/2026), sebanyak 3.866 orang telah menandatangani petisi di Change.org yang mendesak penyederhanaan kegiatan PKK Kota Semarang.
Warga menilai sejumlah program sebenarnya bermanfaat, tetapi pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi masyarakat, terutama mereka yang bekerja dan memiliki tanggung jawab keluarga.
Puji, salah seorang kader PKK sekaligus warga Semarang yang menandatangani petisi, mengaku keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam kegiatan rutin. Salah satu yang ia soroti ialah kewajiban membawa minyak jelantah setiap kali pertemuan.
“Setiap ada kumpulan, masing-masing anggota PKK itu wajib membawa minyak jelantah minimal 300 mililiter. Yang tidak membawa itu di denda seribu rupiah,” kata Puji.
Menurut Puji, pengumpulan minyak jelantah memiliki tujuan baik. Namun, ia menilai penerapan kewajiban yang disertai denda perlu di tinjau kembali agar tidak menjadi beban bagi anggota.
Kader PKK Keluhkan Administrasi dan Kegiatan Rutin
Selain pengumpulan minyak jelantah, Puji menyoroti kewajiban melengkapi buku dasawisma atau dawis untuk beberapa tahun sebelumnya. Sebagai pengurus baru, ia merasa terbebani karena harus menyusun administrasi kegiatan dari periode yang telah berlalu.
“Keberatan lainnya itu melengkapi buku dawis selama beberapa tahun terakhir. Sebagai pengurus baru, itu agak membebani karena harus membuat administrasinya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kegiatan pemilahan sampah dan perawatan taman tanaman obat keluarga (TOGA) yang dilakukan secara rutin. Menurutnya, kedua program tersebut bermanfaat bagi lingkungan, tetapi frekuensi kegiatan perlu mempertimbangkan waktu luang warga.
Kondisi itu terutama dirasakan anggota PKK yang bekerja. Mereka harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, istirahat, dan kegiatan organisasi di lingkungan tempat tinggal.
“Pilah sampah dan taman TOGA memang bagus. Tapi kalau dilakukan seminggu sekali, susah bagi yang bekerja. Kami juga butuh waktu untuk istirahat,” kata Puji.
Keluhan serupa muncul terkait sosialisasi yang wajib di hadiri pengurus PKK. Puji menilai kewajiban menghadiri berbagai kegiatan dapat menyulitkan kader dalam mengatur waktu, terlebih jika kegiatan berlangsung pada hari kerja.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Pemberantasan Jentik Nyamuk (PJN) dan posyandu.
Menurutnya, program kesehatan masyarakat tetap penting, tetapi pembagian tugas dan jadwal pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kesibukan warga.
“Sebetulnya PJN itu bagus, hanya saja kalau berjalan pada hari-hari produktif, susah juga membagi waktunya,” ujarnya.
Puji berharap Pemkot Semarang mengevaluasi pelaksanaan program tersebut tanpa menghilangkan manfaatnya. Ia ingin kegiatan PKK tetap berjalan, tetapi lebih sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan waktu para kader.
Petisi Usulkan Tujuh Poin Perubahan
Dalam petisi berjudul “Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien” di gagas Farrah Diba melalui platform Change.org pada Rabu (14/10/2026).
Petisi itu muncul setelah keluhan mengenai kegiatan PKK ramai di media sosial Threads. Inisiatif tersebut kemudian menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Penggagas petisi menegaskan bahwa usulan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Gerakan PKK. Warga tetap mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan masyarakat, dan perbaikan lingkungan.
Namun, mereka meminta pelaksanaannya lebih adaptif terhadap kondisi warga yang beragam. Termasuk ibu bekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keluarga dengan anak kecil, lansia, serta masyarakat dengan keterbatasan waktu.
Dalam petisi tersebut, warga mengajukan tujuh poin evaluasi kepada Pemkot Semarang dan Tim Penggerak PKK Kota Semarang.
BACA JUGA: TP PKK Semarang Siapkan Handbook Karakter Jawani, Targetkan Penerapan di 350 Pos PAUD
Pertama, warga mengusulkan pemilahan sampah berjalan secara mandiri di rumah masing-masing.
Sampah yang telah di pilah kemudian dapat di ambil petugas kebersihan atau mitra resmi sesuai jadwal.
Pemerintah juga dapat menyediakan titik pengumpulan di lingkungan permukiman, kantor kelurahan, bank sampah, maupun fasilitas umum.
Kedua, sistem pengumpulan minyak jelantah diusulkan lebih fleksibel. Warga mengajukan layanan pengambilan dari rumah ke rumah atau penyediaan titik pengumpulan di kelurahan, bank sampah, SPBU, dan fasilitas umum lainnya.
Warga juga mengusulkan sistem insentif berupa tabungan, poin, uang hasil penjualan, atau penukaran dengan kebutuhan pokok. Pencatatan dapat terlaksana secara digital maupun menggunakan administrasi sederhana.
Ketiga, warga meminta pengelolaan taman TOGA di pusatkan melalui taman percontohan di tingkat kelurahan.
Pengelolaannya dapat melibatkan dinas atau instansi terkait sehingga perawatan berlangsung berkelanjutan tanpa membebani warga dengan kewajiban rutin.
Keempat, petisi mengusulkan penggunaan seragam PKK lebih fleksibel. Seragam tetap dapat warga gunakan dalam acara resmi, tetapi tidak harus menjadi kewajiban dalam setiap pertemuan rutin di tingkat rukun tetangga (RT).
Kelima, warga meminta penyederhanaan administrasi PKK. Evaluasi tata kelola harapannya dapat mengurangi pekerjaan administratif yang menyita waktu pengurus dan kader.
Keenam, warga mengusulkan peninjauan beban kerja pengurus berdasarkan kapasitas dan ketersediaan waktu.
Tugas administrasi teknis yang dapat tenaga profesional tangani harapannya beralih kepada instansi terkait sesuai kewenangannya.
Ketujuh, petisi meminta pembagian tanggung jawab yang lebih jelas dalam program PJN dan posyandu.
Warga mengusulkan agar pekerjaan teknis, pencatatan kesehatan, pelaporan, dan pelayanan sesuai ketentuan serta melibatkan kader berdasarkan kebutuhan dan kemampuan.
Petisi itu juga mendorong dinas kesehatan dan puskesmas memperkuat pembinaan, pendampingan, serta evaluasi agar kader tidak menanggung seluruh pekerjaan teknis.
Warga Ingin PKK Tetap Berjalan tanpa Membebani Kader
Melalui tujuh usulan tersebut, warga berharap Pemkot Semarang bersama Tim Penggerak PKK dapat meninjau kembali mekanisme kegiatan yang kurang efisien.
Evaluasi harapannya tidak menghilangkan semangat gotong royong maupun tujuan pemberdayaan keluarga.
Sebaliknya, perbaikan tata kelola dapat membuat program lebih mudah warga jalankan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Petisi tersebut dapat di akses melalui Change.org di tautan https://c.org/MqHFjG9n9V. (*)
