SOLO, beritajateng.tv – Imbas huru-hara LPG 3 kilogram yang meramaikan masyarakat belum lama ini, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menerapkan suatu kebijakan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM RI sempat melarang pengecer menjual LPG 3 kilogram. Alhasil, kebijakan itu menimbulkan kelangkaan tabung melon di masyarakat, lantaran stok di pangkalan habis terjual.
Meskipun aturan terbaru memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kilogram, Sumanto tetap meminta agar tak ada lagi kejadian serupa, yakni dengan melakukan sosialisasi secara mantap sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Kalau ada kebijakan baru, harus disosialisasikan. Jangan mendadak penerapannya, biar tidak goncang,” ungkap Sumanto dalam tayangan Aspirasi Jateng TATV, Selasa, 11 Februari 2025 malam.
BACA JUGA: Keluh Kesah Pangkalan Elpiji 3 Kilogram di Semarang, Minta Tambahan Kuota hingga Untung Tak Seberapa
Selain itu, Sumanto menyebut LPG merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat. Alasannya, kata dia, mayoritas warga menjadikan LPG sebagai satu-satunya sarana untuk memasak.
“Kalau ada gejolak, tidak ada alternatif lain, apalagi di perkotaan. Di desa saja walaupun banyak kayu tapi sudah tidak terpakai, karena masak pakai kayu perlu persiapan,” ungkap Sumanto.
Oleh sebab itu, pemerintah dan warga mesti melirik alternatif lain pengganti LPG untuk mengantisipasi kelangkaan gas tersebut di masa mendatang. Salah satu upaya yang ia sebut yaitu dengan menggunakan biogas.
“Sudah ada embrio, namanya biogas. Itu harus dikembangkan, supaya alternatif itu bisa menjangkau masyarakat luas,” terang dia.
Ketua DPRD Jateng dorong pemerintah gandeng universitas riset alternatif LPG
Sumanto pun turut meminta peran pemerintah untuk menggandeng perguruan tinggi guna melakukan riset terhadap energi alternatif pengganti LPG.
