SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng sepakat meningkatkan koordinasi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang KPK lakukan menunjukkan adanya indeks integritas tertinggi kategori provinsi tipe besar. Dengan demikian, risiko tindak pindana korupsi di Jateng sangat kecil.
Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dalam program pencegahan korupsi. Pasalnya, korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perlu ada sinergi yang kuat antara KPK dengan para pemangku kepentingan di daerah.
“Perlu sinergi dan kolaborasi yang kuat antara lembaga penegak hukum seperti KPK dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Rakor Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih, Semarang, Kamis, 17 Juli 2025.
Sumanto menilai ada kebermanfaatan dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK. Di antaranya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi, dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
“Kami berharap koordinasi ini dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami juga menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga serta meneguhkan komitmen guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya.
