SEMARANG, beritajateng.tv – Gabungan 7 (tujuh) organisasi mahasiswa se-Jawa Tengah bertajuk ‘Cipayung Plus’ menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Kota Semarang, Rabu, 10 September 2025.
Adapun tujuh organisasi itu meliputi GMNI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan KAMMI.
Dalam perjumpaan itu, perwakilan mahasiswa dari masing-masing organisasi menyampaikan beragam masalah. Mulai dari persoalan upah minumum provinsi (UMP), transparansi anggaran DPRD, hingga kritik atas gaya hidup mewah pejabat publik.
Aspirasi itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto bersama jajaran pimpinan dewan yang hadir. Sumanto menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa, khususnya dalam pembahasan peraturan daerah atau Perda.
BACA JUGA: DPRD Jateng Terima Audiensi Ormas GJL: Desak Rembug Nasional hingga Minta Perda Pertanahan
Perihal tuntutan mahasiswa untuk menaikkan UMP 2026 mendatang, Sumanto mengaku DPRD Jawa Tengah akan memperjuangkan hal tersebut. Sebab, kata Sumanto, upah yang layak menjadi hak buruh.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu tak ingin Jawa Tengah terus dibangga-banggakan sebagai daerah yang bisa memberikan upah murah kepada pekerjanya.
“Itu menjadi hak buruh yang harus dipenuhi kebutuhan minimumnya untuk Jawa Tengah. Ini akan kita suarakan terus supaya Jawa Tengah ini bukan menjadi kebanggaan UMP-nya murah, tapi juga kesejahteraannya harus kita berikan, kita kasih solusi agar bisa memberikan kesejahteraan bagi teman-teman buruh,” ucap Sumanto.
Mahasiswa desak UMP Jateng naik tahun 2026, Sumanto ikut dorong kesejahteraan buruh
Tak cuma soal kenaikkan UMP, para mahasiswa yang hadir juga menuntut agar anggota dewan tak hidup mewah dan glamor di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan.
Menanggapi itu, Sumanto setuju dengan permintaan mahasiswa tersebut.
