SEMARANG, beritajateng.tv – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jawa Tengah-DIY mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp2,7 juta hingga Rp3 juta pada tahun 2026 mendatang.
UMP Jateng pada tahun 2025 ialah Rp 2.169.349, angka itu naik 6,5 persen dari UMP 2024 yang sebesar Rp2.036.947.
Tuntutan itu disampaikan oleh Ketua PMKRI Jateng-DIY, Nathael Bremana, saat dijumpai di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 10 September 2025 sore.
Bukan tanpa alasan, kenaikan UMP yang Nathael ajukan itu berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang ia sebut hampir sama dengan Bali dan DIY.
Dari informasi yang beritajateng.tv dapat, realisasi PAD Jawa Tengah per Juni 2025 mencapai Rp7,14 triliun. Sementara realisasi PAD Provinsi Bali per Juni 2025 mencapai Rp8,13 triliun.
Menurut Nathael, kenaikan UMP itu layak terwujudkan lantaran PAD dan APBD Jateng ia nilai sejajar dengan DIY maupun Bali. Sebagai informasi, UMP Bali 2025 ialah Rp2.996.561 dan UMP DIY 2025 ialah Rp2.264.080. Sementara UMP Jawa Tengah hanya Rp 2.169.349.
“Seharusnya [UMP] Jawa Tengah bisa lebih tinggi dengan total APBD dan PAD yang ada. Bahkan dengan Jawa Barat, PAD Jateng lebih tinggi. Maka hal ini yang perlu kita kawal bersama bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, target UMP Jawa Tengah di angka Rp2,7-3 juta bukan sesuatu yang mustahil.
“Di Bali saja UMP itu Rp2,9 juta. Maka bukan hal yang sulit bagi Jawa Tengah untuk menaikkan UMP buruh dan pekerja,” kata Nathael.
Selain itu, PMKRI juga meminta DPRD Jawa Tengah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk bantuan tunai langsung maupun program pasar murah.
Soroti gaya hidup mewah pejabat, PMKRI singgung kesenjangan dan tuntutan 17+8
Selain mendesak kenaikan UMP, Nathael juga menyinggung isu lain yang menurutnya krusial di Jawa Tengah. Ia menyebut pihaknya turut membersamai tuntutan rakyat bertajuk ‘17+8’ bersama berbagai kelompok gerakan dan influencer, meski fokus utama mereka tetap pada isu regional Jawa Tengah.
